//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan para pensiunan BUMN tidak boleh dipandang sebagai beban negara, melainkan sebagai aset moral bangsa yang hak-haknya harus dijaga dan diperjuangkan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Pengurus Pusat Persatuan Pos Indonesia, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Paguyuban Pensiunan PT Pertani di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2025).
“Pensiunan bukan beban, mereka adalah aset moral bangsa. Mereka telah memberi kontribusi luar biasa sepanjang hidupnya kepada negara melalui BUMN. Negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak mereka,” ujar Kawendra.
Sebab itu, ia menolak keputusan sepihak yang dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan pensiunan. “Teman-teman pensiunan ini kan bukan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Iuran pensiun mereka dipotong dari gaji sejak masa aktif. Maka, sangat tidak adil kalau hak-hak itu dikurangi tanpa penjelasan yang transparan,” ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Berdasarkan laporan yang ia terima, kondisi para pensiunan kini tergolong sebagai ironi yang menyakitkan. Ia menilai seharusnya pensiunan memperoleh kehidupan yang layak, bukan malah jatuh miskin usai puluhan tahun mengabdi di perusahaan negara.
“Sudah bekerja di perusahaan negara yang prestisius, malah setelah pensiun justru jadi bagian dari masyarakat pra-sejahtera. Ini harus kita lawan. Negara tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi,” tegasnya.
Karena itu, ia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan hak-hak pensiunan dengan mendorong adanya kejelasan dari direksi BUMN secara menyeluruh dan transparan. “Kami minta kejelasan sedetail-detailnya dari direksi PT Pos dan Jiwasraya. Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pensiunan,” pungkas Kawendra. •um/rdn
