//
Ketua BKSAP Serukan Deeskalasi Konflik Israel-Iran, Tekankan Diplomasi dan Perlindungan WNI
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyerukan pentingnya deeskalasi konflik antara Israel dan Iran serta menegaskan posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung penyelesaian damai melalui jalur diplomasi. Pernyataan ini disampaikan Mardani merespons eskalasi ketegangan terbaru antara kedua negara yang memicu kekhawatiran global.
“Kita tidak ingin ada konflik berkepanjangan. Yang terpenting sekarang adalah dilakukan deeskalasi, bukan eskalasi. Segala sesuatunya harus dikembalikan ke meja diplomasi,” ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Picu Ketegangan
Ketegangan antara Israel dan Iran meningkat tajam sejak serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada awal April 2025 yang menewaskan beberapa pejabat militer senior Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel pada pertengahan April — serangan langsung pertama sejak Revolusi Iran 1979.
Meski sebagian besar proyektil berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, konflik ini memunculkan kekhawatiran akan perang terbuka di kawasan Timur Tengah.
Mardani menegaskan bahwa akar permasalahan terletak pada tindakan Israel. “Saya ingin menyatakan, kesalahan ada di Israel. Karena yang melakukan serangan lebih dahulu kepada Iran adalah Israel. Dan karena itu, kita mengingatkan agar Amerika Serikat tidak ikut campur, tidak masuk ke dalam kubangan yang dibuat oleh Israel,” tegasnya.
Upaya Diplomatik RI
Dalam konteks diplomasi parlemen, Mardani menyebutkan bahwa Indonesia akan memanfaatkan momentum pertemuan internasional untuk menyuarakan perdamaian.
“Tanggal 21 akan ada pertemuan OECD, dan kami juga dengan PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States) akan datang ke Mesir untuk memperkuat hubungan dan mendorong suara kolektif parlemen internasional agar mengutamakan perdamaian,” jelasnya.
Iran merupakan salah satu negara anggota pengamat dalam forum OECD, dan Mardani berharap dukungan moral terhadap Iran bisa menjadi langkah untuk meredakan ketegangan serta menghindari intervensi kekuatan besar dunia.
Perlindungan WNI
Terkait keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran, Mardani mendorong langkah cepat dan antisipatif dari pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri.
“Yang pertama kita dukung agar Kementerian Luar Negeri betul-betul menjaga agar tidak ada korban jiwa dari warga negara kita. Rencana evakuasi harus disiapkan, dan bila situasi memburuk, evakuasi segera dilaksanakan,” ujarnya.
Menurut data Kementerian Luar Negeri RI, terdapat sekitar 350 WNI di Iran, sebagian besar di Teheran dan Qom, yang mayoritas adalah pelajar dan pekerja migran.
Pemerintah Indonesia telah meningkatkan status peringatan perjalanan ke Iran menjadi Level 3: Waspada, dan tengah menyusun skenario evakuasi apabila konflik kian memburuk.
Mardani mengingatkan kembali bahwa perang adalah kegagalan diplomasi. “Kalau diplomasi berjalan, tidak akan ada perang. Karena itu, kita harus mendorong semua pihak untuk kembali ke jalur perundingan, bukan konfrontasi,” pungkasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, konsisten mendukung kedaulatan negara dan penyelesaian konflik melalui mekanisme damai di bawah hukum internasional dan Piagam PBB. •ssb/aha
