//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam sistem seleksi penerimaan murid baru. Esti menyebut, hal ini guna mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil SPMB.
“Dan semua harus transparan. Siapapun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima,” ucap Esti dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Menurut Esti, sistem yang ada saat ini masih kurang maksimal karena pendaftar hanya bisa melihat posisi atau statusnya sendiri. Ia menilai, kurangnya transparansi dalam sistem menimbulkan pertanyaan dari orang tua maupun calon murid yang tidak lolos seleksi di sekolah pilihan mereka.
Untuk itu, Esti mendorong agar seluruh informasi calon peserta didik bisa diakses oleh setiap pendaftar agar masyarakat dapat memahami hasil seleksi secara objektif.
“Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detil. ‘Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain’. Jadi ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa,” jelas Esti,
“Setiap proses dari SPMB harus transparan, termasuk agar pendaftar bisa kroscek setiap aspek yang ada. Maka argumen juga tak bisa dibantah karena semua terlihat dan jelas hasilnya,” imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Esti sendiri sudah melakukan peninjauan pelaksanaan SPMB, khususnya di sejumlah sekolah yang berada di dapilnya di DIY. Menurutnya, pelaksanaan SPMB di Yogyakarta relatif lancar. Ia hanya menemukan beberapa orangtua yang masih gagap terhadap teknologi.
Meski dinilai lancar, Esti membuka posko pengaduan SPMB untuk wilayah DIY. Posko ini dibuat untuk menampung keluhan masyarakat jika ditemukan masalah selama proses SPMB berlangsung.
“Di Yogyakarta itu pejabat titip saja tidak bisa karena transparan semua. Tapi saya inisiatif buka posko aduan untuk DIY, jika ada persoalan yang muncul bisa melaporkan ke posko kami,” terang Esti.
Esti pun meminta pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait untuk hadir secara adil dengan melakukan langkah pengawasan konkret dalam proses awal penerimaan siswa baru ini.
“Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB. Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan,” tutupnya. •hal/rdn
