//
Legislator Kritik Pernyataan Kontroversial Menkes, Dinilai Lukai Perasaan Rakyat Kecil
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sodikin menjadi sorotan tajam dari anggota DPR RI akibat sejumlah pernyataan publiknya yang dinilai tidak sensitif dan mencederai perasaan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dua pernyataan Menkes yang dinilainya tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara serta menyampaikan kritik tegas dan meminta Menkes agar lebih bijak dalam berkomunikasi di ruang publik.
“Harusnya Pak Menteri lebih bicara yang teduh, yang membuat masyarakat ini menerima informasi dari Kementerian Kesehatan ini membuat masyarakat terasa senang, damai, bahagia. bahkan pak menteri kan juga menyampaikan Kementerian Kesehatan berupaya dengan segala program untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia. tapi saya merasa statement pak menteri itu justru Ironi atau justru sebaliknya,” ujar Nurhadi dalam Raker Komisi IX dengan Menkes, DJSN, Dirut BPJS Kesehatan, PERSI dan ARSSI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025)
Pernyataan kedua yang dikritik adalah soal perbandingan antara orang dengan gaji Rp5 juta dan Rp15 juta, di mana Menkes disebut menyatakan bahwa orang yang berpenghasilan Rp5 juta pasti tidak pintar dan tidak sehat. Karena di beberapa pelosok daerah seperti di desa, menurutnya orang dengan penghasilan Rp5 juta bisa membeli sayur dan lauk serta hidup sejahtera.
“Walaupun mungkin pendapatan-pendapat saya itu secara parsial hanya di pelosok desa. tapi saya minta tolong pak menteri untuk statement berikutnya lebih baik dan lebih bijaksana, lebih adem bisa diterima masyarakat luas Indonesia menuju Indonesia semakin sehat berdaulat,” tambah Nurhadi.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IX lainnya yakni Ranny Fahd A. Rafiq menilai bahwa pernyataan Menkes mencerminkan ketidakpekaan sosial terhadap kondisi masyarakat kelas bawah. Ia menegaskan bahwa ucapan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi memperdalam luka sosial akibat ketimpangan struktural.
“Pak menteri sebagai pejabat negara tidak berhati-hati dalam berbicara di ruang publik. Pesan pembangunan yang disampaikan dengan cara menyinggung atau mencederai rasa sosial masyarakat. Pernyataan ini tampak menyalahkan masyarakat dari ketimpangan struktural,” ujar Ranny. •gal/aha
