Rapat Koordinasi, Timwas Haji Pastikan Pemerintah Layani Optimal 221.000 Jemaah Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan haji 1446 Hijriah. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dengan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, dan beberapa pimpinan Komisi VIII DPR RI, yaitu Marwan Dasopang, Abidin Fikri, dan Ansory Siregar.

“Jadi Timwas DPR RI ini bertugas mengawasi bagaimana pelayanan daripada Kementerian Agama memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 orang yang akan berangkat ke menunaikan ibadah haji tahun ini,” jelas Adies kepada Parlementaria usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Ia menekankan berdasarkan informasi yang diterimanya masih ada beberapa sedikit kendala yang dialami jemaah haji yang sudah berangkat terlebih dahulu dan sudah sampai di Arab Saudi. Meskipun demikian, ia memastikan dengan pengawasan yang cukup ketat, semua masalah itu dapat diatasi.

Salah satunya adalah persoalan kartu Nusuk yang belum diterbitkan.

“Tapi memang ini kan ada perubahan regulasi dari pemerintah Arab Saudi. Pada saat harus masuk ke dalam Masjidil Haram haram, itu harus ada Kartu Nusuk. Problemnya karena yang berangkat itu ada yang keterlambatan mendapat visa, kemudian sampai di sana ada yang kloternya terpecah, ada pasangannya terpisah. Misalnya dia masuk (sama) kloternya, dan  visanya belum selesai, tapikan pesawat itu tidak boleh kosong, jadi dia harus mundur (penerbangannya) jadi kloter yang di belakang ini yang masuk mengisi pesawat tersebut. Akhirnya dia ikut ke pesawat yang berangkat berikutnya. Kartu Nusuknya itu akhirnya dicari apakah masuk di kloternya yang dia ikut terbang atau sesuai dengan kartu yang ada di Nusuknya sesuai kloter asal,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia pun berharap persoalan-persoalan teknis ini mudah-mudahan dapat segera diselesaikan semuanya. Hal itu karena masih ada pemberangkatan dari kloter yang lain dari Indonesia.

“Jadi kita upayakan meminimalisir agar supaya semua bisa tertangani dengan baik. Kita mengawasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama juga berupaya untuk memperbaiki hal-hal tersebut agar supaya jemaah juga bisa terlayani dengan baik,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini.

Kartu Nusuk merupakan Kartu identitas yang wajib digunakan para calon jemaah haji yang menjadi ketentuan oleh Kerajaan Arab Saudi. Nantinya kartu ini harus dibawa jemaah haji bila melakukan ibadah di Masjidil Haram dan saat masuk ke Padang Arafah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan akses masuk ke Makkah saat ini diperketat. Ia menyebutkan yang bisa meloloskan jemaah haji adalah kartu nusuk semacam identitas atau ‘tiket’ dan syarikah atau perusahaan yang berwenang melayani jemaah haji di RI.

Hilman mengatakan tahun ini untuk masuk ke Makkah saja sudah diperketat oleh Saudi. Selain kartu nusuk, salah satu yang bisa meloloskan jemaah haji adalah syarikah (perusahaan) yang menaungi. •rdn