//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyoroti pentingnya peran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam mendampingi proyek-proyek strategis di tingkat daerah sejak tahap perencanaan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi (Tipikor) sejak dini.
“Biasanya di daerah Pak Jamdatun, pemerintah daerah itu suka minta pendampingan malahan ada MoU biasanya antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan, terutama dalam pendampingan proyek-proyek strategis yang sifatnya strategis lokal, bukan strategis nasional,” ujarnya Benny dalam RDP dengan Jamdatun, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Ia mencontohkan situasi di mana proyek pemerintah daerah yang telah didampingi oleh Datun sejak awal, kemudian dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat. Ketika aparat penegak hukum (APH) lain seperti Intel, Pidsus, atau Kepolisian turut memeriksa kasus tersebut, hal ini dinilai dapat melemahkan fungsi pendampingan yang telah diberikan oleh Datun. Terlebih lagi, jika penyelidikan atau penyidikan oleh APH di luar Datun menemukan indikasi tindak pidana, situasi akan menjadi lebih kompleks.
Ia menilai peran Datun sangat signifikan di daerah dalam mendampingi program-program strategis. Ia mengamati bahwa keterlibatan Datun seringkali terjadi di tengah pelaksanaan proyek, padahal potensi korupsi sebenarnya dapat muncul sejak tahap perencanaan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ke depan, melalui koordinasi dengan Jamdatun, MoU antara pemerintah daerah dan Kejaksaan dapat diperluas sehingga Jaksa Datun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat terlibat sejak tahap perencanaan proyek.
“Artinya peran Datun ini saya melihat besar biasanya di daerah, saya ndak tahu di pusat bagaimana, program-program strategis daerah itu Datun itu masuknya di tengah saya lihat, padahal potensi korupsi itu sebenarnya kan kita tahu ini dimulai dari perencanaan,” jelasnya. •bia/rdn
