//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Slamet Ariyadi mendorong regulasi yang komprehensif guna melindungi kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Hal tersebut disampaikan usai mendengarkan aspirasi dari Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional terkait ketidakjelasan status pekerjaan dan hubungan kerja kemitraan dengan pihak perusahaan aplikator, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Slamet menyampaikan bahwa selama ini status ojol sebagai mitra kerja seringkali tidak sesuai dengan realita di lapangan, di mana mereka dianggap layaknya buruh tanpa adanya perlindungan yang memadai. Ketiadaan regulasi yang jelas, menurutnya menjadi akar permasalahan ini.
“Kenapa dianggap sebagai buruh? Karena tidak ada regulasi yang mengatur kan begitu, Pak, sehingga Bapak hari ini meminta hadir di BAM ini untuk ada regulasi yang mengatur. Poinnya adalah bagaimana jaminan kesejahteraan untuk ojol ini betul-betul terlindungi oleh pemerintah itu Pak ya?” jelas Slamet.
Untuk itu, Politisi Fraksi PAN ini menyampaikan beberapa solusi yang diharapkan dapat diakomodir dalam regulasi yang akan datang. Dari segi ekonomi, ia mendorong adanya tarif yang adil dan transparan, sehingga tidak ada praktik manipulasi tarif melalui berbagai skema aplikasi.
“Supaya tidak ada cara mengibuli yang halus itu Pak dengan acara aplikasi hemat dan sebagainya, sehingga dapat mampu meningkatkan tarif ojol yang sesuai dengan harapan Bapak/Ibu sekalian. Kedua yaitu bisa mengurangi Pak, pengurangan biaya operasional pengemudi ojol kan begitu maunya Pak ya. Kami Insyaallah kami usulkan,” lanjutnya.
Dalam aspek sosial, ia menekankan pentingnya jaminan perlindungan kesehatan bagi pengemudi ojol. Regulasi yang ada diharapkan dapat mencakup aspek ini, sehingga kesejahteraan pengemudi tidak hanya terbatas pada pendapatan.
“Juga solusi sosial Pak, bagaimana nanti pemerintah juga menjamin perlindungan kesehatannya, penting kan? Bukan hanya Bapak dapat rezeki tapi kesehatannya enggak terjamin, sehingga regulasi ini juga mengatur Pak di sisi solusi sosial,” tegasnya.
Selain itu, Slamet juga akan meminta pemerintah untuk mengakui keberadaan komunitas pengemudi ojol, seperti Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional. Pengakuan ini diharapkan dapat mempermudah penyampaian aspirasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pengemudi, termasuk terkait dengan isu seperti Bantuan Hari Raya (BHR).
“Sehingga ketika ada pemotongan di BHR, ketika ada yang tidak dapat BHR di tahun 2026, teman-teman tidak lagi datang kepada BAM, tetapi juga secara otomatis pemerintah mengakomodir hal tersebut,” katanya. •bia/aha
