Urai Kemacetan Mudik Lebaran 2025, Komisi VI Usul Strategi Transportasi Darat Hadapi Lonjakan Pemudik

PARLEMENTARIA, Bandung – Setiap musim mudik, kemacetan panjang di jalur darat menjadi pemandangan yang tak terhindarkan. Tahun 2025, dengan adanya kebijakan penurunan tarif tol dan transportasi selama Lebaran, jumlah pemudik diperkirakan melonjak lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tentu, situasi ini menuntut kesiapan ekstra sejumlah BUMN sebagai penyedia layanan transportasi serta langkah mitigasi dari pemerintah untuk mengurangi potensi kemacetan yang bisa menghambat perjalanan masyarakat. Sebab itu, Komisi VI DPR RI menggelar agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menyoroti kesiapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI dalam menghadapi arus mudik yang semakin besar. 

Memimpin agenda, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan pentingnya merancang strategi yang efektif agar perjalanan mudik tidak terhambat oleh kemacetan dan kepadatan penumpang. Diketahui, berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar pemudik masih mengandalkan transportasi darat untuk pulang ke kampung halaman. 

Tentu, PT KAI dan Perum DAMRI sebagai penyedia transportasi darat juga menghadapi tantangan besar. Meski, perusahaan plat merah tersebut telah menambah jumlah gerbong dan armada bus untuk mengakomodasi lonjakan pemudik, kapasitas mereka tetap terbatas. Tiket kereta api diprediksi akan cepat habis, sementara operasional bus masih tergantung pada kondisi lalu lintas di jalur darat.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya kapasitas transportasi yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas pelayanan dan keselamatan pemudik,” tutur Nurdin Halid saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).

Menanggapi hal tersebut, PT KAI menjelaskan pihaknya telah meningkatkan jumlah perjalanan dengan menambah frekuensi keberangkatan, terutama untuk rute-rute favorit pemudik seperti Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, dan Bandung-Yogyakarta. Dengan cara ini, kapasitas angkut penumpang bisa bertambah, mengurangi jumlah orang yang memilih kendaraan pribadi.

Di sisi lain, Perum DAMRI turut menambah armada untuk rute antar-kota dan antar-provinsi serta memperketat standar operasional agar bus tetap berjalan tepat waktu. Namun, perusahaan harus memastikan pengaturan jadwal keberangkatan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di terminal.

Integrasi Moda Transportasi

Demi mencegah hambatan arus mudik, Nurdin mengusulkan agar publik memanfaatkan penggunaan transportasi multimoda sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di jalan raya.

Menurutnya, kombinasi perjalanan dengan kereta api dan bus menuju daerah tujuan mereka, bukan hanya mengandalkan satu jenis moda transportasi saja. Selain itu, ia ingin aplikasi pemantauan arus lalu lintas serta sistem pemesanan tiket online yang lebih transparan menjadi kunci dalam mengelola arus mudik. 

Walaupun PT KAI dan Perum DAMRI telah memperbarui sistem pemesanan tiket baik luring maupun daring agar lebih mudah diakses oleh masyarakat serta mengurangi praktik percaloan yang sering terjadi saat musim mudik, dirinya mendorong supaya tidak berhenti untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem tersebut. 

Terakhir, mewakili Komisi VI DPR RI, ia berharap berbagai langkah antisipasi ini dapat meminimalkan kemacetan dan membuat perjalanan mudik lebih nyaman bagi masyarakat. Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendorong koordinasi yang baik antara pemerintah, penyedia transportasi, dan masyarakat supaya mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Meskipun tantangan tetap ada, ungkapnya, strategi yang matang dan perencanaan yang lebih baik bisa membantu mewujudkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pemudik. •um/rdn