//
PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita, menegaskan bahwa ekonomi biru telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kondisi ekonomi dan keuangan nasional.
“Permasalahannya sekarang adalah defisit ekonomi. Karena itu, BKSAP berperan dalam mengundang investor asing guna mendukung sektor ini. Situasinya tidak mudah, tetapi saya yakin pemerintah akan menemukan solusi,” ujar Galih usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemanfaatan Keanggotaan dalam Organisasi Internasional untuk Meningkatkan Ekonomi Biru di Tangerang, Selasa (18/3/2025).
Ia menegaskan bahwa parlemen akan terus mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan ekonomi biru, meskipun eksekusi tetap berada di tangan pemerintah. Galih optimistis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu mengembangkan sektor ini secara signifikan.
“Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, menjadikan sektor kelautan dan perikanan sangat potensial. Jika ekonomi biru berhasil, seluruh sektor terkait, seperti perikanan, petani rumput laut, dan galangan kapal, akan berkembang pesat. Ini juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Dalam upaya mewujudkan ekonomi biru, Galih menekankan pentingnya kerja sama internasional, seperti dengan International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sinergi ini diharapkan membuka peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan sektor kelautan lebih efisien.
“Pemerintah memiliki banyak ahli yang kompeten, baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Bappenas. Kami di BKSAP juga terus belajar dari parlemen luar negeri untuk memperkuat pemahaman dan strategi pengembangan ekonomi biru,” katanya.
Galih juga menyoroti potensi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia. Menurutnya, sektor perikanan perlu dioptimalkan dengan efisiensi tinggi, termasuk dalam budidaya ikan nila yang tengah dikembangkan di daerah pemilihannya di Subang.
“Kuncinya adalah efisiensi. Dengan sistem yang lebih baik, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan laut untuk hasil maksimal,” tambahnya.
Terkait realisasi ekonomi biru, Galih mengakui bahwa prosesnya tidak bisa instan. Pemerintah yang baru berjalan enam bulan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pemberantasan korupsi guna meningkatkan kepercayaan investor.
“Saat ini pemerintah mulai membersihkan praktik korupsi. Jika sudah bersih, investor akan lebih percaya, dan ekonomi biru bisa berkembang lebih baik,” pungkasnya.
Galih menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis harus terus dilakukan demi mencapai target tersebut. •ais/aha
