//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI kini tengah menyoroti kesiapan infrastruktur untuk menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran Idulftri 2025. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan pengelolaan mobilitas masyarakat harus lebih optimal demi mencegah terjadinya kemacetan parah sekaligus risiko kecelakaan di jalan tol utama seperti Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera.
“Setiap tahun, jutaan masyarakat melakukan perjalanan mudik. Tanpa perencanaan matang, kita bisa menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari kemacetan hingga gangguan operasional yang dapat merugikan pemudik,” ujar Andre saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur dan Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Berdasarkan data terbaru, diperkirakan puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28-30 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 5-7 April 2025. Sebagai langkah antisipatif, PT Jasa Marga telah mengumumkan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk seluruh golongan kendaraan selama periode tertentu, yakni 24-27 Maret 2025 (sebelum Lebaran) dan 8-9 April 2025 (setelah Lebaran).
Tidak hanya PT Jasa Marga, PT Hutama Karya (Persero) telah menyiapkan strategi operasional untuk memastikan kelancaran perjalanan melalui pengoperasian sejumlah ruas jalan tol fungsional. Langkah ini diambil guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama periode mudik, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.
Selain itu, PT Hutama Karya menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti toilet portable, SPBU Modular atau bahan bakar kemasan, mushola, pos kesehatan, dan pos pengamanan. Seiring dengan terbitnya kebijakan-kebijakan tersebut, Andre menilai operator tol juga perlu menyiapkan strategi konkret untuk mengatasi kepadatan kendaraan, seperti penguatan manajemen lalu lintas, penambahan jalur transaksi di gerbang tol, serta penyediaan informasi real-time kepada pemudik.
“Kami ingin memastikan bahwa operator tol benar-benar siap menghadapi lonjakan volume kendaraan. Jangan sampai pemudik mengalami kesulitan akibat kurangnya koordinasi dan persiapan teknis di lapangan,” tegasnya.
Menutup pernyataan, Komisi VI DPR RI, ungkapnya, PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya harus berkomitmen demi memastikan kesiapan operasional dan skema mitigasi kemacetan menjelang puncak arus mudik dan balik. Dirinya juga menekankan pentingnya koordinasi yang selaras antara operator tol, pihak kepolisian, Kementerian PU, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan arus mudik yang lancar dan aman bagi masyarakat. •um/aha
