//
PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Selatan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan uang tunai menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Sebab ia menilai, tren setiap tahun menampilkan penguatan permintaan uang tunai di berbagai daerah jelang bulan suci umat islam itu.
“Setiap tahun, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, permintaan uang tunai meningkat signifikan. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan transaksi akibat kenaikan harga bahan pokok, tetapi juga oleh tradisi berbagi rezeki di tengah masyarakat,” ujar Fauzi Amro dalam sambutannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor BI Perwakilan Palembang, Jumat (21/2/2025).
Fauzi menekankan bahwa peningkatan peredaran uang tunai harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang ketat, terutama untuk mencegah peredaran uang palsu di masyarakat. Ia meminta BI untuk memastikan ketersediaan uang dalam pecahan yang cukup dan melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang bisa timbul.
Selain itu, Fauzi juga menyoroti peran BI dalam menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). “BI memiliki tugas strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi, terutama dalam menghadapi dinamika yang terjadi setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” katanya.
Komisi XI DPR RI dalam kunjungan ini juga ingin memastikan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan BI dapat berjalan optimal dalam mendukung daya beli masyarakat. “Kami ingin melihat bagaimana BI berkoordinasi dengan perbankan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi kebutuhan uang tunai, menjaga inflasi, serta memastikan keamanan transaksi keuangan masyarakat,” tambahnya.
Fauzi berharap BI dapat mengambil langkah yang lebih strategis dan responsif dalam menghadapi lonjakan permintaan uang tunai serta menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Komisi XI DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi guna memastikan kebijakan yang diambil berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat. •aha
