//
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam agenda Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Puasa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2025). Foto : Mu/Andri.
Menghitung hari jelang bulan suci Ramadan, lonjakan permintaan sekaligus potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian utama Komisi VI DPR RI. Sebab itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa kenaikan permintaan bahan pokok selama Ramadan adalah pola tahunan yang perlu diantisipasi dengan cermat agar tidak berdampak pada lonjakan harga yang tidak terkendali.
Tren serupa juga nantinya akan terjadi menjelang Idul Fitri, di mana masyarakat cenderung melakukan pembelanjaan lebih besar sebagai bagian dari perayaan Lebaran. DPR RI melalui Komisi VI DPR RI, kata Herman, terus memantau berbagai faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan, termasuk distribusi serta keterjangkauan barang bagi masyarakat.
“Kami memonitor ketersediaan barang, kedekatan terhadap konsumen, serta keterjangkauan harga. Untuk itu, Komisi VI DPR RI bekerja sama dengan berbagai BUMN terkait, seperti Perum Bulog dan ID Food, guna memastikan kesiapan pasokan bahan pokok,” tutur Herman dalam agenda Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema“Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Puasa” di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2025).
Meskipun produksi pangan tahun ini diperkirakan cukup baik berkat curah hujan yang memadai, dirinya mengingatkan bahwa faktor-faktor lain, seperti serangan hama dan distribusi, juga berperan penting dalam menentukan stabilitas harga pangan. Ia menyoroti dampak kebijakan pemerintah terkait harga gabah kering panen yang dipatok di angka Rp6.500 per kilogram, yang berpotensi mendorong harga beras medium naik menjadi Rp12.500 per kilogram.
“Padahal, harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, sehingga ada kemungkinan pedagang lebih mendorong beras ke kategori premium,” jelasnya.
Selain itu, Herman juga menyoroti potensi masalah pada sektor minyak goreng. Sebab itu, ia meminta Kementerian Perdagangan memastikan stok minyak goreng tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.
“Kita kemarin sempat mengalami kendala terkait pemalsuan merek dagang minyak subsidi, dan hal ini bisa berdampak pada stabilitas harga,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Herman juga menyampaikan Komisi VI DPR turut meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna menghindari lonjakan harga yang tidak wajar akibat ulah spekulan. “Biasanya, spekulan memanfaatkan momentum seperti ini untuk memainkan harga. Jika harga sembako naik dalam batas psikologis, itu masih bisa dimaklumi. Tetapi, jika kenaikannya sudah di luar nalar, berarti ada masalah dalam distribusi atau spekulasi pasar,” tegas Herman.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk memastikan kesiapan Perum Bulog dan Id Food dalam mengelola stok pangan secara efektif. Dirinya pun juga mengingatkan agar gerai-gerai modern dan pasar tradisional menjaga stabilitas harga serta tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah lonjakan permintaan.
“ID Food memiliki fleksibilitas lebih dalam transaksi retail, sehingga bisa menjadi solusi dalam menghadapi lonjakan permintaan. Jika pemerintah sedang melakukan efisiensi, maka sektor-sektor non-produktif harus dialihkan ke yang lebih produktif. Ini akan berdampak pada kondisi perekonomian bawah dan stabilitas pasokan pangan,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, ia meminta media turut berperan dalam melaporkan kenaikan harga yang tidak wajar sebagai bentuk pengawasan publik. Dengan kesiapan yang matang dari pemerintah, ucapnya, diharapkan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Media jangan ragu mengangkat isu ini. Check and balances sangat penting agar ada mitigasi yang cepat,” pungkasnya. •um
