//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) di sejumlah daerah menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.
Hal ini merespons perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, di mana pemerintah menetapkan bahwa pupuk subsidi akan disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengusulkan kerja sama antara PT Pupuk Indonesia dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperlancar distribusi pupuk subsidi.
“Apakah sebaiknya diadakan kerja sama antara PT Pupuk Indonesia dengan BRI?” ujar Mekeng dalam rapat bersama jajaran direksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Kamis (27/2/2025).
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres yang bertujuan memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.
“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,” jelasnya.
Mekeng juga menyoroti tantangan yang dihadapi Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia akibat keterbatasan kapasitas dan sumber daya.
“Harus ada terobosan. Bisa saja pupuk subsidi dijual melalui toko-toko yang kini menjamur dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat hingga pelosok. Dengan begitu, akses petani terhadap pupuk menjadi lebih mudah,” ujar Mekeng.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung.
“Pemerintah harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menindak tegas mafia pupuk bersubsidi. Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai,” tegasnya.
“Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” pungkas Mekeng. •qq/aha
