//
PARLEMENTARIA, Gresik – Smelter single line milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik terbakar pada 14 Oktober 2024 yang lalu. Kebakaran itu terjadi hanya berselang satu bulan setelah smelter tersebut di diresmikan pada 23 September 2024.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyayangkan kejadian tersebut. Ia kemudian meminta PT Freeport Indonesia untuk menyiapkan mitigasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Ini kan bicara internasional, kalau biacara internasional semuanya harus safety. Jangan ada kebakaran, smelter ini terbesar loh single line terbesar di dunia. Kan kalau terbesar, tapi kebakaran-kebakaran lagi kita tentu gak ingin,” ujarnya, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/02/2025).
Perisitiwa itu pun kata Eko menimbulkan berbagai efek domino dan memberikan kerugian bagi negara. Diketahui, perbaikan usai insiden tersebut menelan biaya sampai 100 juta US Dollar.
Padahal smelter PT Freeport di Gresik ini diharapkan bisa menjadi tumpuan Indonesia dalam program hilirisasi. Namun, perisitiwa itu kata Eko jadi menghambat berbagai aktivitas yang bisa dilakukan PT Freeport Indonesia untuk memberikan penerimaan bagi negara.
“Pasca kebakaran kurang lebih delapan bulan. Ini kan banyak supply dan demandnya yang jadinya harus kita kondisikan. Ini kemudian menyikapinya harus seperti apa,” katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto. Karena kerugian yang diderita, PT Freeport Indonesia kemudian memohon agar diperbolehkan kembali melakukan ekspor.
“Insiden kebakaran membuat akhirnya perkembangan atau pembangunan smelter ini menjadi terhambat. Menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dan mereka pun memohon untuk melakukan ekspor kembali,” ucapnya di kesempatan yang sama.
Hal ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan semangat hilirisasi yang diinginkan Pemerintah. Hilirisasi menjadi salah satu fokus dari Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hilirisasi menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku terlebih dahulu di dalam negeri. Selain itu, lewat hilirisasi bahan baku diolah menjadi bahan setengah baru dijual untuk meningkatkan nilai jualnya.
Namun demikian, Legislator Partai Golkar itu kemudian berkata bahwa permintaan dari PT Freeport Indonesia agar bisa melakukan ekspor kembali mungkin saja dipertimbangkan oleh Pemerintah.
“Ekspor sudah melanggar dari Undang-Undang Minerba yang tidak menjual bahan mentah. Namun demikian, tentunya pemerintah akan menegosiasi apakah dampak-dampak itu dalam batas toleransi dan bisa diberikan ekspor kembali,” pungkasnya. •ndn/aha
