//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh skema penipuan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Ketua OJK, Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), AKD (Aset Keuangan Digital) dan Aset Kripto, saat membahas pengaturan dan pengawasan aset kripto.
“Kami ingin juga OJK ada suatu literasi keuangan agar masyarakat ini diberikan sesuatu informasi yang akurat dan edukatif agar tidak mudah tertipu oleh skema penipuan. Karena kita sama-sama tahu kemarin (muncul) fintech kemudian dan macam-macam ini saja masyarakat ini sulit sekali membedakan mana yang berizin OJK mana yang tidak berizin OJK,” ujar Jiddan, panggilan akrab Thoriq Majiddanor, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Jiddan menambahkan bahwa masyarakat di tingkat bawah atau di kampung-kampung masih kesulitan untuk membedakan mana lembaga keuangan yang berizin dan mana yang tidak. Bahkan, mereka juga tidak mengerti bagaimana cara menghubungi layanan kontak OJK 157 untuk mendapatkan informasi yang benar.
“Apakah masyarakat di tingkat bawah di tingkat kampung itu ngerti oh harus hubungi 157 ini mereka nggak ngerti Pak. Jadi ada pada di satu kesempatan waktu itu di TV, saya juga menyampaikan literasi ini sangat penting karena masyarakat saat ini banyak yang terlanjur jatuh menjadi korban daripada penipuan yang memang sebenarnya mereka tidak tahu mana yang resmi atau tidak,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengecek legalitas suatu lembaga keuangan sebelum bertransaksi. “Nah kalau mau transaksi mereka harus ngecek dulu ini harus dibuat satu hal yang lebih mudah lagi yang bagaimana itu bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Selain itu, Jiddan juga menyoroti perkembangan teknologi AI yang semakin pesat. Ia khawatir jika sumber daya manusia di Indonesia tidak ditingkatkan dan literasi keuangan tidak dilakukan dengan kuat, masyarakat akan banyak yang menjadi korban dari investasi bodong yang menggunakan teknologi AI.
Untuk itu, ia meminta gambaran mengenai antisipasi OJK terhadap perkembangan teknologi AI, terutama dalam menghadapi adanya investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak logis. “Ini bagaimana kita mengantisipasi agar masyarakat juga tidak tergiur, karena mereka (iklan investasi bodong) ada sebutkan oh modal dua juta satu juta bisa dapat sampai berpuluh-puluh kali lipat atau 100 kali lipat lah. Ini sesuatu hal yang menurut kami tidak logika tapi itu sudah banyak sekali terjadi tentang aset kripto,” kata Jiddan.
Sementara itu, dalam hal edukasi dan literasi IAKD, OJK melakukan berbagai hal diantaranya adalah melakukan kegiatan kolaborasi Digital Financial Literacy (DFL) 2024, kegiatan rutin seperti OJK mendengar di setiap triwulan, kegiatan Bulan Fintech Nasional (BFN) dan kegiatan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE), bulan literasi Kripto, hingga peluncuran buku saku pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital (AKD). •bia/rdn
