//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Menyongsong bulan Ramadan dan Idulfitri 2025, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya kesiapan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Meskipun mengapresiasi kinerja pengawasan BPH Migas, Meitri tetap mendorong peningkatan layanan aduan masyarakat (dumas) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan aduan yang masuk.
Meitri menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun 2024, terdapat 2.483 aduan masyarakat terkait distribusi BBM, sebuah angka yang meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang hanya tercatat 638 laporan. Meskipun hampir semua aduan tersebut telah diselesaikan, hanya menyisakan 4 kasus yang masih dalam proses, Meitri menyoroti perlunya penyempurnaan dalam transparansi proses penyelesaian aduan tersebut.
“Proses penanganan aduan oleh BPH Migas masih kurang jelas. Pertanyaannya, sejauh mana tindak lanjut dari laporan-laporan tersebut? Apakah hanya sebatas penyampaian surat ke Polda setempat, ataukah sampai pada penindakan yang tuntas oleh BPH Migas bersama instansi terkait?” ujar Meitri dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Meitri mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung merasa kurang puas karena kurangnya informasi mengenai perkembangan tindak lanjut aduan yang mereka ajukan. Oleh karena itu, ia mendesak agar BPH Migas memperbaiki sistem pengaduan dengan memperbanyak personil yang menangani aduan serta memberikan akses yang lebih jelas mengenai progres penyelesaian laporan.
Meitri juga mengusulkan BPH Migas menyediakan layanan dashboard khusus yang dapat diakses masyarakat, guna memantau sejauh mana laporan mereka diproses. Dengan adanya transparansi, ia berharap dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas BPH Migas dalam melayani publik, khususnya dalam masa-masa kritis seperti menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang seringkali berpotensi menyebabkan lonjakan permintaan BBM.
“Untuk itu, perlu disediakan layanan dashboard khusus yang bisa diakses secara umum oleh penyedia layanan agar para pelapor dapat memantau sudah sejauh mana aduan mereka tersebut diproses. Ini sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme BPH Migas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik,” pungkas Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI tersebut. •pun/rdn
Berita terkait
Tags:#Seputar Parlemen