//
Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi. Foto : Dok/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang berkeadilan agar dampaknya tidak memberatkan masyarakat kecil dan sektor usaha.
“Kenaikan PPN ini jelas akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Saya menghargai langkah pemerintah yang memberikan stimulus untuk masyarakat berpendapatan rendah, seperti insentif PPN DTP, bantuan pangan, subsidi listrik, dan stimulus bagi UMKM. Namun, kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi beban masyarakat,” ujar Fathi melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24/12/2024)
“Jangan sampai kenaikan PPN justru menambah beban masyarakat kecil dan melemahkan daya saing sektor usaha kita”
Fathi juga mengingatkan agar pelaksanaan insentif yang dijanjikan, seperti diskon PPN untuk sektor properti, kendaraan listrik, dan bantuan bagi pekerja terdampak PHK, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kita tidak ingin ada kendala birokrasi yang akhirnya memperlambat penyaluran manfaat ini kepada masyarakat. Koordinasi antarinstansi perlu dipastikan berjalan lancar,” tambahnya.
Terkait insentif untuk UMKM, Fathi mengapresiasi perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5% dan pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun. Namun, ia menekankan perlunya edukasi dan sosialisasi yang masif agar pelaku UMKM memahami dan dapat memanfaatkan kebijakan ini.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Pemerintah harus memastikan dukungan ini tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan ekonomi, Fathi menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan negara untuk meningkatkan pendapatan dan kepentingan rakyat yang membutuhkan perlindungan ekonomi.
“Kami di DPR, khususnya di Komisi XI, akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar tetap berpihak kepada rakyat. Jangan sampai kenaikan PPN justru menambah beban masyarakat kecil dan melemahkan daya saing sektor usaha kita,” tutupnya.
Fathi berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. •rnm/rdn
