//
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024). Foto : Runi/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyoroti sejumlah isu penting terkait keamanan data. Ia menyampaikan keprihatinannya terkait kejadian kebocoran data yang terus berulang, termasuk insiden yang melibatkan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa bulan belakangan. Menurut Dave, meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan, kebocoran data masih sering terjadi.
“Kita masih membahas hal yang sama. Waktu PDNS jebol, itu sudah cukup memalukan bagi kita. Seharusnya ini menjadi program mercusuar Presiden Jokowi. Namun sayangnya, kebocoran data masih terus terjadi,” ujar Dave dalam Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024)
Komisi I DPR RI pada Senin (23/9/2024) menggelar rapat kerja bersama Menko Polhukam, perwakilan menteri terkait, jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Rapat itu dilaksanakan guna membahas langkah-langkah pencegahan serangan siber di masa depan, khususnya terkait PDNS.
Lebih lanjut, Dave juga menyinggung masalah anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk pengaman data. Meski terdapat penurunan anggaran untuk 2024, anggaran untuk Kominfo dan BSSN sejak tahun 2019 hingga 2024 yang meningkat secara signifikan dengan total mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, fluktuasi anggaran yang dialami BSSN dan belum rampungnya sejumlah regulasi seperti pembentukan komisi untuk Perlindungan data Pribadi (PDP) turut menjadi perhatian.
Lebih lanjut, Dave menekankan pentingnya tindak lanjut teknis yang konkret dalam menghadapi kebocoran data, termasuk upaya pemerintah dalam mencetak ahli keamanan siber dan memperkuat firewall. Ia menyoroti kurangnya kepastian dari pemerintah terkait siapa saja yang terlibat dalam langkah-langkah tersebut serta program yang dijalankan untuk memperbaiki sistem pengaman data.
“Kita harus bicara dengan masyarakat melalui media, menyatakan bahwa kita telah melakukan langkah-langkah ABCDEF. Jangan hanya mengatakan sudah ada tindakan dan pengamanan, namun kenyataannya minggu depan ada lagi kebocoran data,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tegas dan strategis dalam melindungi data publik, khususnya menjelang transisi pemerintahan mendatang. Komisi I DPR RI menginginkan agar anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keamanan data dan memastikan digitalisasi Indonesia berjalan sesuai rencana.
Rapat kerja menjadi momentum penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di Indonesia, yang semakin dibutuhkan dalam era digitalisasi. •mj/hal/rdn
