E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 72%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 72%
Angin: 4 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 72%
Angin: 4 km/h
/
/
Berita/Politik dan Keamanan

NIK Dicatut untuk Pilkada, Junimart: Wajib Lapor ke Polisi

Diterbitkan
Kamis, 22 Agu 2024 11.02 WIB
Bagikan:
NIK Dicatut untuk Pilkada, Junimart: Wajib Lapor ke Polisi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto : Dok/Andri.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti kasus pencatutan NIK untuk mendukung salah satu pasangan calon independen di Pilgub Jakarta. Junimart menilai kasus ini tak boleh dibiarkan dan korban harus segera melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

”Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Dan setiap orang siapapun itu ketika dia mengetahui bahwa NIK dia dipergunakan tanpa seizin yang bersangkutan, maka sebaiknya ia demi penegakan hukum, dia itu harus melaporkan ke kepolisian mengenai ini,” kata Junimart saat ditemui Parlementaria baru-baru ini di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun menilai pencatutan dukungan tersebut sangat buruk dari sisi etika politik. ”Dari segi etika politik, tentu ini nggak boleh dong. Parpol, Para CAKADA (Calon Kepala Daerah) mempergunakan etika untuk memenuhi syarat untuk bisa maju dalam perseorangan itu kan gak boleh juga secara etika politik,” sambungnya.

Pencatutan KTP guna mendukung salah satu parpol ataupun pasangan ini dinilai juga sangat merugikan korban, Junimart menilai, hal ini dapat menghambat berbagai kepentingan korban termasuk diantaranya tidak bisa mendaftarkan diri sebagai CPNS.

”Ini kan jadi masalah ini. Nah untuk menghadapi ini ya saran saya sebaiknya segera mungkin setiap orang yang NIK-nya dipergunakan tanpa izin, maka dia harus melaporkan ke polisi, justru kalau membiarkan itu akan merugikan semua orang nantinya dan ini akan menjadi preseden,” ujarnya.

Junimart menyampaikan pihaknya pun akan memanggil KPU untuk mengklarifikasi. Dia juga meminta KPU untuk tidak melegalkan pencatutan NIK.

“Kami akan sampaikan rapat (dengan KPU), saya akan sampaikan ke KPU untuk mendisk (coret) itu, supaya mendisk yang begitu, tidak boleh juga melegalkan dengan alasan walaupun itu dikeluarkan NIK yang ternyata tanpa izin yang bersangkutan, dan cakada itu masih memenuhi kuota maka mereka bisa maju, saya tidak akan setuju mengenai itu,” pungkasnya. •we/aha

Berita terkait

Komisi II Setujui Perubahan PKPU untuk Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK
Politik dan Keamanan
Komisi II Setujui Perubahan PKPU untuk Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK
Komisi I Kunjungi Jawa Barat untuk Pastikan Keamanan Pilkada Serentak 2024
Politik dan Keamanan
Komisi I Kunjungi Jawa Barat untuk Pastikan Keamanan Pilkada Serentak 2024
Komisi I Pastikan Kodam V Brawijaya Jaga Kesinergisan untuk Pilkada Serentak 2024
Politik dan Keamanan
Komisi I Pastikan Kodam V Brawijaya Jaga Kesinergisan untuk Pilkada Serentak 2024
Tags:#Berita Utama#Komisi II
Sebelumnya

Hendrik Lewerissa Desak Pemerintah Tertibkan Tata Niaga Cengkeh di Maluku

Selanjutnya

Ketika Legislator Pertanyakan Alokasi Haji Tambahan ke Dirjen Kemenag

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1057)
  • Industri dan Pembangunan(3703)
  • Isu Lainnya(1053)
  • Kesejahteraan Rakyat(3704)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4587)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum
Majalah Parlementaria Edisi 258

Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 72%
Angin: 4 km/h