//
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung (kanan) sesaat sebelum memasuki Ruang Sidang di Gedung Nusantara. Foto: Farhan/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sudah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) tahun Indonesia merdeka, namun masih menyisakan banyak hal yang perlu terus dikejar. Salah satunya, adalah transformasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi perusahaan plat merah ini, menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, perlu terus dilanjutkan, untuk memaksimalkan fungsinya.
“Kita kan sudah melakukan reorganisasi selama satu periode ini, banyak sekali BUMN yang kita reorganisasi, kita buat holding sehingga lebih tertata dengan rapi. Tentu ini harus terus dilanjutkan, harus terus dimonitor, kinerjaannya seperti apa, apakah juga sudah menghasilkan capaian-capaian yang kita inginkan dari reorganisasi itu, transformasi BUMN itu,” kata Martin kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Tak kalah penting, Martin menyebut, meningkatkan pengawasan terhadap BUMN perlu terus diperkuat. Bersih-bersih BUMN menjadi hal penting yang harus dilakukan. “Mekanisme pengawasan secara dini, bersih-bersih BUMN yang dikatakan oleh Menteri itu sebenarnya baik, tapi kita ingin agar bersih-bersih BUMN itu tidak menjadi seperti pemadam kebakaran, jadi harus ada early warning system di situ,” jelasnya.
Dua hal tersebut, baik transformasi BUMN maupun penguatan pengawasan BUMN, menurutnya menjadi kunci menjadikan BUMN sebagai badan usaha milik negara yang tidak hanya menghasilkan penerimaan bagi negara, namun juga menjadi agen pembangunan. •bia/aha
