Kepada UN Water, BKSAP Usulkan Pengembangan Pusat Data Legislasi Global tentang Air

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, mengusulkan PBB untuk memiliki pusat data legislasi terkait air sebagai upaya penguatan pengetahuan global dalam pengaturan isu air. Diketahui, PBB atau United Nation (UN) memiliki institusi bernama UN-Water yang berupaya untuk mengoordinasikan organisasi internasional agar dapat bekerja sama pada isu air dan sanitasi.

Usulan tersebut disampaikan Putu saat menemui Chief Technical Advisor UN Water, Frederico Properzi, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (15/7/2024) waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Politisi Partai Demokrat itu menguraikan pengembangan Pusat Data Legislasi Global tentang air (global water-related legislations database) yang dapat dilakukan bersama antara IPU, UN Water, dan DPR RI. Pusat data itu akan sangat bermanfaat bagi parlemen untuk menguatkan tata kelola isu air di level nasional.

Selain itu, pusat data legislasi global tentang air tersebut dapat menjadi upaya untuk mengetahui bagaimana tindakan yang tepat (know-how) dan informasi praktik cerdas antarparlemen. Usulan tersebut disampaikan sebagai wujud tindaklanjut pertemuan Nusa Dua Communique yang merupakan hasil kesepakatan pertemuan parlemen pada gelaran World Water Forum ke-10, Mei 2024 silam.

Pada acara tersebut, yang juga dihadiri oleh UN Water, terbentuk pula komitmen untuk Kaukus Parlemen Indonesia tentang Air yang diketuai oleh Putu Supadma Rudana. “DPR RI siap berkontribusi untuk pengembangan pusat data tersebut. Harapan ke depan, jaringan global dapat terbentuk dalam Kaukus Parlemen Global tentang Air,” ungkap Putu dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dirinya juga menguraikan sejumlah kesepakatan pada World Water Forum yang memiliki simbol penting dalam upaya penghormatan air, yakni rencana pengusulan Hari Danau Sedunia (World Lake Day). Ia berharap UN Water dapat memberikan dukungan terhadap isu tersebut sekaligus membuka ruang agar Indonesia bisa menjadi pengusul tanggal dari World Lake Day dimaksud.

Menanggapi aspirasi Putu, Chief Technical Advisor Frederico Properzi menyarankan agar tanggal yang diajukan tidak berdekatan dengan hari-hari internasional lainnya supaya diseminasi informasi dan pemahaman pengetahuan yang luas kepada publik dapat terlaksana maksimal. Proses pengusulan ia serahkan kepada otoritas negara anggota.

Ia juga menyarankan agar negara-negara anggota dapat mengintegrasikan rujukan resolusi tentang danau dari UNEP dalam pengusulan Hari Danau Sedunia tersebut.  Terkait gagasan pusat data legislasi air, ia mengungkapkan adanya program serupa yakni Waterlex, yang merupakan LSM Internasional yang memiliki pusat data terkait UU nasional dan internasional tentang air, tata kelola, dan kebijakan.

“Namun, pusat data tersebut tidak terkelola dengan baik. Oleh karenanya kami menyambut baik usulan program dimaksud dan siap berkolaborasi lebih lanjut,” tandas Frederico.

Diketahui, UN Water mengapresiasi peran Indonesia dan kepemimpinan DPR RI dalam World Water Forum sekaligus juga mengimbau agar inisiatif diplomasi parlemen tidak ketinggalan momentum. Ada beberapa momentum politik penting yang menjadi penguat, mulai dari 2026 UN Water Conference, 2028 sebagai tahun berakhirnya Water Action Decade, hingga diskusi-diskusi lanjutan untuk agenda pembangunan pasca-SDGs (2030). •um/rdn