Perlu Upaya Kolaboratif Antara Wilayah Utara dan Selatan Ciptakan Pertumbuhan Inklusif di DIY

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kantor Pajak Pelayanan Pratama, Wates, Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyoroti berbagai kebijakan pemerintah pusat ke daerah serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dalam kunjungan ini ditemukan berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius, termasuk kemiskinan, lapangan kerja, akses pembiayaan yang sulit, dan peningkatan sumber daya manusia.

“Kunjungan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional benar-benar dirasakan dan dipahami di tingkat daerah, serta memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat terkait dengan kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan akses pembiayaan,” pungkas Sihar kepada Parlementaria seusai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XI di Kantor Pelayanan Pratama, Wates, Yogyakarta, Jumat (05/07/2024).

Sihar menyebutkan bahwa salah satu sorotan utama dalam Kunsfik tersebut adalah ketimpangan antara wilayah Utara dan Selatan Yogyakarta. Wilayah Utara terlihat lebih maju dan modern, sedangkan wilayah Selatan memiliki potensi wisata yang kaya dan institusi pendidikan ternama dalam bidang kesenian. Ini menunjukkan perlunya upaya kolaboratif antara kedua wilayah untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

“Dengan kapital intelektual yang tinggi di Yogyakarta, terutama dari perguruan tinggi dan profesional lokal, kami yakin dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengangkat potensi daerah ini terlebih kita tahu bahwa wilayah selatan ini memiliki potensi wisata yang kaya dan diharapkan adanya kolaborasi antara kedua wilayah untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Politisi Dapil Sumut II itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang baik di semua tingkatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta yang berkelanjutan.

“Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menghadapi tantangan yang kompleks di DIY, serta mempromosikan kolaborasi yang lebih erat antara wilayah-wilayah yang berbeda untuk mendorong pertumbuhan yang seimbang dan inklusif di seluruh provinsi,” tutupnya. •aar/rdn