//
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat menyalurkan bantuan disela-sela Kunsfik Komisi VIII di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (6/7/2024). Foto: Agung/vel.
PARLEMENTARIA, Pariaman – Pemerintah lewat Menko PMK Muhadjir Effendy belum lama ini mengatakan angka kemiskinan turun di angka 9,03% pada Maret 2024. Untuk mengkonfirmasi informasi itu, Komisi VIII mengunjungi berbagai daerah untuk meninjau secara langsung dan mengawasi program pemerintah memberantasi kemiskinan.
Seperti kunjungan kerja spesifik Komisi VIII yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang kali ini. “Realitasnya di lapangan masih banyak yang miskin. Lalu tercermin dari program pemerintah juga mengalokasikan 10 juta keluarga kategori miskin yang harus disantuni. Belum lagi 8 juta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” ungkapnya ditemui di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (6/7/2024).
Menurut perhitungan Marwan, jumlah tersebut diperkirakan masih menyentuh kisaran angka 14%, artinya belum ada perubahan yang berarti. Mengenai klaim pemerintah tersebut, ia mengakui bahwa masyarakat patut berbesar hati, apalagi kondisi sosial ekonomi warga negara ini memang perlu dukungan.
Politisi Fraksi PKB ini juga menyadari bahwa anggaran menyantuni memang berpotensi menggerus anggaran negara. Namun, hal itu tak menjadi soal sebab sudah menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang.
Untuk itu ia menyarankan harus ada upaya seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendorong masyarakat miskin untuk mandiri keuangannya. “Asal diberikan dukungan permodalan yang baik, saya yakin bisa,” sebut Marwan.
Adapun tantangan penyaluran bantuan sosial masih tetap ada. Salah satunya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendata dengan baik. Untuk itu Marwan mendesak agar DTKS dapat diperbaiki lebih lanjut. •aha
