//
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot saat bertukar cenderamata disela-sela Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/06/2024). Foto:.
PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot mengungkapkan pandangannya terkait kondisi pendidikan di Kota Pontianak yang melibatkan berbagai pihak serta stakeholder pendidikan lainnya. Ia pun menyoroti beberapa isu yang perlu segera diatasi.
Salah satunya adalah kesenjangan biaya Pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak cenderung memprioritaskan dana untuk sekolah negeri terlebih dahulu sebelum menyasar sekolah swasta.
“Tetapi pada dasarnya, memang salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan dunia pendidikan, itu memang pembiayaan,” kata Adrianus Asia Sidot kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/06/2024).
Mengenai Pendidikan Profesi Guru (PPG), juga menjadi fokus perhatian bagi dirinya. Adrianus memberikan catatan penting lainnya mengenai sistem PPG yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal distribusi guru dan kualitas pendidikan profesi itu sendiri.
“Tetapi persoalannya tidak segampang itu, sekian juta guru tidak sama misalnya dengan profesi-profesi yang lain, dokter segala macam yang dengan gampang dikelola begitu. Nah, ternyata mengelola profesi guru ini tidak segampang itu, karena beragam. Dan dari sisi kondisi geografis yang paling utama itu adalah kesulitan yang berkaitan dengan posisi geografis, karena mereka ini tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Nah, karena itu menurut saya sebetulnya Pendidikan Profesi Guru (PPG) ini juga tidak memberi jaminan apapun bentuknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Kalimantan Barat ini menyatakan bahwa perlu adanya pembenahan kurikulum dan lembaga Pendidikan yang terlibat dalam persiapan guru. Seperti, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
“Nah, kalau memang mereka mau dibentuk profesi, lembaga pendidikannya dibenahi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dibenahi, kurikulumnya dibenahi. Sehingga, ini lebih gampang. Dan mutu guru kita, saya yakin juga dengan begitu akan meningkat,” ungkapnya.
Kendati Demikian, Politisi Fraksi Golkar ini terus mendorong untuk mengatasi permasalahan Pendidikan di Kota Pontianak, dari segi pemerataan biaya Pendidikan hingga peningkatan kualitas guru melalui reformasi system PPG ini. Dengan harapan, langkah-langkah ini dapat membawa perubahan positif bagi dunia Pendidikan di masa mendatang bagi Kota Pontianak ini.
“Sekarang yang harus dibenahi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ini di perguruan tinggi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IIKIP). Nah, ini yang harus dibenahi,” tutupnya •aas/rdn
