//
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat diwawancarai Parlementaria disela-sela agenda the Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum. Foto: Oji/vel.
PARLEMENTARIA, Nusa Dua – Saat ini dunia tengah menghadapi isu akses air minum bersih dan sanitasi. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi global.
Sebab itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai parlemen akan terus berusaha meniti kolaborasi global demi mewujudkan pemerataan hak air bersih. Hak ini, menurut Fadli, adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi seluruh manusia, tak terkecuali.
Tidak hanya bagian dari hak asasi manusia, air juga merupakan elemen vital untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.
Namun sangat disayangkan, tambah Fadli, akses air bersih berhenti mengalir di Palestina. Krisis kemanusiaan multidimensi di sana telah menyebabkan hampir seluruh masyarakat di Gaza dan Rafah tidak bisa mendapatkan air bersih akibat gempuran Israel yang secara terus-menerus menghancurkan sumber air dan pipa air.
Israel melarang masyarakat Palestina untuk mengumpulkan air hujan. Aturan ini irasional sekaligus menunjukkan Israel telah menjajah dengan menutup akses air bersih, yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia.
Bahkan lebih parah, Israel melarang masyarakat Palestina untuk mengumpulkan air hujan. Bagi Fadli, aturan ini irasional sekaligus menunjukkan Israel telah menjajah dengan menutup akses air bersih, yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia.
“Kesejahteraan dan perdamaian dunia dapat terwujud salah satunya melalui akses air bersih yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu, saya mengajak parlemen dunia yang hadir memperkokoh kerjasama global untuk memastikan ketahanan air di tengah dunia global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini”, ungkap Fadli Zon kepada Parlementaria di Nusa Dua Bali, Senin (20/5/2024).
Dirinya menegaskan masalah air adalah masalah politik. Maka dari itu, komitmen dan aksi politik yang nyata, ungkapnya, harus segera dilakukan. Ia juga menggalang suara dihadapan parlemen dunia yang hadir saat pembukaan agenda the Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum.
Perlu diketahui, agenda ini yang diinisiasi oleh DPR RI. Pada forum parlemen dunia pertama yang membahas mengenai kerjasama global ini berusaha mewujudkan akses air yang inklusif dan berkelanjutan ini.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu enegaskan bahwa hak air bersih adalah hak seluruh masyarakat dunia. Agenda tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dan Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon, serta Ketua Parlemen dan anggota parlemen dari berbagai negara anggota IPU. •um/rdn
