//
Anggota DPR RI Johan Rosihan. Foto: Arief/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I Johan Rosihan mengaku prihatin dan khawatir atas masuknya 1000 ton impor beras asal Vietnam. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bulog, pasokan beras impor tersebut rencananya akan masuk ke Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar.
Menurutnya, tindakan impor ini akan berdampak serius merugikan petani mengingat saat ini sedang panen raya. Johan mengingatkan Bulog agar jangan sembarangan melakukan pasokan beras ke wilayah sentra produksi beras nasional. Menurutnya, harus ada pertimbangan yang matang untuk menjaga keberpihakan kepada petani yang tengah menghadapi musim panen raya dan semua petani sedang dilanda kekhawatiran jatuhnya harga gabah akibat pasokan beras impor ini.
“Masuknya beras impor ke Pulau Sumbawa bakal mencekik petani. Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras,” ujar Johan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (7/4/2024).
“Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras”
Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan Pemerintah harus sadar bahwa pasokan beras impor ini akan mempengaruhi harga di tingkat petani. Untuk itu Politisi Fraksi PKS ini meminta pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh.
“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami petani akibat dari pasokan beras impor ini,” ucap Johan.
Selain itu, lanjut Johan, pemerintah harus menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat pasokan beras impor tersebut masuk ke Pulau Sumbawa agar harga jual petani tidak jatuh. Sehingga, para petani diharapkan dapat menikmati keuntungan pada saat panen raya ini.
“Pemerintah harus pastikan bahwa petani tidak boleh mengalami kerugian akibat pasokan beras impor ini. Kita harus memberi dukungan bagi semua petani untuk meningkatkan produksi beras di kawasan sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini,” imbuh Johan.
Di sisi lain, Johan menilai agar Bulog jangan berdalih pasokan tersebut untuk kebutuhan bantuan pangan. Sebab, menurutnya, bantuan pangan untuk masyarakat haruslah diprioritaskan bersumber dari hasil keringat petani di Sumbawa dan KSB sehingga daerah sentra beras mampu berfungsi sebagai sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.
”Sebagai contoh di Kabupaten Sumbawa sejak Bulan Januari 2024 sudah terealisasi 730 Hektar dan puncak panen raya April ini diprediksikan mencapai 15.450 hektar, apakah daerah surplus beras ini harus dirasuki lagi oleh pasokan impor, sungguh di luar nalar,” tutupnya. •rdn
