//
Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea saat memimpin pertemuan Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan beserta jajaran, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (2/3/2024).
PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menyatakan kekhawatirannya terhadap inflasi di sektor pangan, dimana sesuai dengan paparan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, per Januari-Februari 2024 inflasi di sektor pangan sudah mencapai 8,47 persen, hal ini patut diwaspadai dan dicermati bersama.
“Walaupun memang ada informasi mengatakan bahwa, ada kita sedang melakukan import beras hari ini untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di bulan puasa dan lebaran, karena sangat khawatir sekali kalau di Februari sudah mencapai 8,47 persen, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi lebih naik lagi di bulan Maret dan juga menuju April, karena nanti lebarannya di bulan April dan bahkan bisa sampai ke akhir April,” katanya kepada Parlementaria di Batam, Kepri, Sabtu (2/3/2024).
Marinus Gea juga menilai, dengan adanya persiapan untuk menyediakan ketersediaan pangan jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2024, realita di lapangannya harga-harga komoditas pangan di pasaran terus melonjak, hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah, dimana pasokan di lapangan dengan harga yang beredar di lapangan sangat jauh dari keterangan Pemerintah.
“Tadi saya sudah menyampaikan bahwa hari ini harga beras premium itu di Kepri sendiri itu 17 ribu, di pulau jawa 20 ribu, dan bahkan juga sudah ada yang mulai melakukan kenaikan harga di luar harga pasar sampai ke 30ribu, ini akan terjadi inflasi yang lebih tinggi lagi, oleh karena itu kita mendorong Bank Indonesia (BI) berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait,termasuk instansi yang bertanggung jawab soal pasokan-pasokan tadi dapat bersinergi mengantisipasi persoalan kekurangan ketersediaan bahan pokok itu di bulan puasa dan bulan lebaran tadi,” tandasnya.
Sementara Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyatakan, bahwa upaya Bank Indonesia dalam menekan inflasi di sektor pangan dengan memberikan bantuan Alsintan atau alat dan mesin pertanian dan sebagainya kepada pelaku usaha pertanian, sangatlah bersifat relatif untuk dinyatakan cukup membantu menekan atau tidak.
Mengingat, untuk menilai upaya tersebut cukup atau tidak cukup itu tergantung pada koordinasi yang komprehensif dari seluruh stakeholder terkait, karena Bank Indonesia hanyalah bagian kecil dari sektor terkait.
“BI sendiri hanya bagian kecil dari koordinasi dari seluruh sektor yang terlibat, sektor pemasoknya, sektor yang bertanggung jawab untuk itu, itu memiliki peran yang sangat strategis, sektor produksi inikan BI hanya memberikan stimulan,memberikan dorongan, memberikan semangat untuk bisa persoalan ini bisa teratasi, baik dari sisi produksi, maupun dari sisi pasokan,” ungkapnya.
Selain itu, dalam proses distribusi atau transportasinya juga BI terlibat dalam kelancaran proses tersebut, oleh karenanya segala upaya yang dilakukan sangatlah bersifat relatif, karena bisa dinyatakan cukup jika seluruh stakeholder sama-sama terlibat dan memiliki kontribusi penuh bersatu menangani, menyiasati, menyikapi juga mengantisipasi persoalan kenaikan harga pangan menjelang ramadan dan Idul Fitri 2024.
“Siapa yang akan terlibat tentunya bukan hanya instansi Pemerintah, termasuk juga kita dari DPR karena terdiri dari berbagai komisi yang menjadi mitra pemerintah, terus kita mendorong untuk melakukan pengawasan, memberikan perhatian khusus untuk penanganan persoalan yang mungkin akan terjadi, harapan kita bisa lebih meminimalisir,” tutupnya. •ndy/aha
