//
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto saat Kunjungan Kerja Reses di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025). Foto: dip/Arifman.
PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bergantung pada sektor swasta, sehingga peran BUMN perlu diperkuat dan diperluas. Penegasan ini ia sampaikan saat menanggapi rencana investasi besar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang didukung PT. Danantara Asset Management (Persero), termasuk rencana hilirisasi sejumlah komoditas pangan.
Menurutnya, kehadiran BUMN sangat dibutuhkan agar sektor pangan tidak sepenuhnya dikuasai oleh swasta. “BUMN sangat harus punya peran. Jangan semua didominasi oleh swasta,” ujarnya saat ditemui di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa rencana investasi sekitar Rp20 triliun yang disampaikan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu dihitung dengan cermat. Mengingat sektor seperti peternakan ayam dan komoditas pangan lainnya sudah lama dikuasai pelaku swasta yang memiliki pengalaman mendalam.
“Selama ini bidang ini sangat dikuasai oleh swasta. Mereka sudah sangat memahami industrinya, jaringan distribusinya luar biasa, dan proses produksinya sangat efisien,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa BUMN harus berhati-hati ketika memasuki sektor yang kompetisinya tinggi. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga efisiensi, kualitas produk, dan keterjangkauan harga.
“Jangan sampai BUMN masuk ke bidang yang sudah sangat didominasi swasta tapi tidak bisa bersaing. Produk harus berkualitas, efisien, dan harganya terjangkau oleh masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Komisi VI tetap mendukung langkah pemerintah melalui BUMN untuk memperkuat ketahanan pangan, asalkan dilakukan dengan perhitungan matang. “Kami mendukung segala upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan. Tapi usaha bisnis harus cermat, dihitung benar, dan BUMN harus mampu bersaing,” tambahnya.
Kemudian, ia juga menekankan bahwa sektor pangan merupakan komoditas berbasis mekanisme pasar, sehingga BUMN tidak bisa hanya mengandalkan dukungan pemerintah. “Kalau di lapangannya BUMN tidak perform, masyarakat pasti tetap pilih swasta. Kita ingin risikonya terbagi, tidak didominasi satu pihak,” katanya.
Ia berharap BUMN yang memiliki kapasitas besar dapat masuk ke sektor-sektor pangan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia ke depan. •dip/aha
