BAKN DPR Dorong Optimalisasi Pemasaran PTDI Guna Tingkatkan Produksi

PARLEMENTARIA, Bandung – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya berharap Industri kedirgantaraan Indonesia diharapkan bisa berdampak meningkatkan ekonomi.

Karena itu, peninjauan lapangan ini guna mendalami permasalahan yang dihadapi PTDI, sehingga BAKN DPR RI bisa menilai apa yang bisa dibantu terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima PTDI bisa lebih bermanfaat dan berdaya guna.

“Kalau kita lihat PTDI ini, di mana tingkat produksi dan efisiensi masih di bawah 50 persen. Permasalahannya bukan PTDI tidak mampu memproduksi pesawat, akan tetapi karena faktor pemasarannya yang belum maksimal. Sehingga tidak bisa memproduksi pesawat itu. Kita berharap pemerintah RI bisa mendorong pemerintah daerah untuk membeli produk pesawat dalam negeri untuk mendorong transportasi antarpulau,” jelas Wahyu kepada Parlementaria, saat memimpin kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI meninjau fasilitas dan infrastruktur PTDI, yaitu ke Hanggar Final Assembly Line dan Hanggar N219. di Bandung, Jawa Barat, Senin (27/11/2023).

Kita berharap pemerintah RI bisa mendorong pemerintah daerah untuk membeli produk pesawat dalam negeri untuk mendorong transportasi antar pulau

Meskipun demikian, ia menegaskan pemberian PMN ke PTDI selama ini bukan titik pokok masalahnya, melainkan kepada produk pemasarannya. Sehingga, tegasnya, BAKN mendorong agar pemasaran yang dilakukan PTDI dapat maksimal. Sehingga, kapasitas produksinya bisa optimal.

“Dari sekarang 40 persen bisa naik jadi 100 persen, diharapkan dengan itu kapasitas produksi optimal agar meningkatkan kemampuan finansial PTDI dan mungkin kedepannya kita juga harus melihat perencanaan yang lebih baik dari PTDI, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik dulu,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak daerah yang belum terkoneksi dengan penerbangan lokal. Sehingga, banyak Pemda yang belum memiliki landasan pacu yang optimal. Padahal, sesuai peninjauan lapangan, pesawat produksi PTDKI berjenis N219 hanya membutuhkan landasan pacu kurang dari 800 meter.

Sehingga sangat memungkinkan apabila pesawat jenis tersebut dikembangkan dan dipasarkan untuk menjadi sebuah penerbangan perintis untuk di setiap kabupaten dan kota yang jauh dari bandara umumnya. “Pada prinsipnya kami setuju saja memberikan PMN lagi, sepanjang pemerintah dan PTDI pesanannya minimal 30 unit pesawat dan untuk mengejar kapasitas yang dibutuhkan PMN tentunya kami akan setujui,” ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Gita Amperiawan, memaparkan bahwa guna memaksimalkan industri Dirgantara, pihaknya memanfaatkan peluang besar dari pemerintah untuk menyediakan alutsista udara, baik pengadaan maupun kemampuan untuk service-nya. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia dituntut kesiapan dalam berbagai hal, mulai dari organisasi, upgrade teknologi hingga networking secara global termasuk membangun ekosistem di dalamnya. •man/rdn