
Maman Dorong Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana, dari Reaktif ke Preventif

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

Khairul Saleh Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla Kalimantan

Maman Dorong Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana, dari Reaktif ke Preventif

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

Khairul Saleh Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla Kalimantan
Video Singkat
GPR Komdigi
Terpopuler
Korpri Setjen DPR Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang dan Sumut
Isu LainnyaKasus Perundungan Anak di Pemalang, Keadilan Korban dan Masa Depan Pelaku Harus Seimbang
Politik dan KeamananKarhutla Semakin Parah dan Ancam Kesehatan Masyarakat
Kesejahteraan RakyatPuan Dorong Tambahan Pasokan BBM Guna Atasi Kelangkaan di Bali
Industri dan PembangunanMSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!
Ekonomi dan KeuanganINFOGRAFIS

https://anyflip.com/fhwbw/tjuv/

https://online.anyflip.com/fhwbw/mubt/mobile/index.html

PODCAST
Berita Terbaru
Lihat Semua Berita →
Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis, Cucun Siap Kawal di DPR

Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla

Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis, Cucun Siap Kawal di DPR
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peran Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU dalam mendidik karakter anak bangsa sekaligus menyampaikan aspirasi strategis terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla
PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas sosial, dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti belum optimalnya penanganan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Ia meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga yang terpapar kabut asap, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan gangguan pernapasan lainnya.

Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai fenomena El Nino diperkirakan baru mencapai puncaknya pada desember 2026, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kebakaran hutan yang terjadi pada sejumlah wilayah mulai dari Kalimantan, Sumatra hingga Sulawesi.

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Langkah konkret dinilai mendesak menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak pada sedikitnya 17 provinsi.

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan dan pengawasan perizinan. Ia mendorong penghentian sementara penerbitan izin usaha baru di daerah aliran sungai (DAS) kritis serta penerapan prinsip polluter pays principle atau pencemar membayar secara tegas agar biaya kerusakan lingkungan tidak terus dibebankan kepada masyarakat dan negara.

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola lingkungan melalui kebijakan berbasis risiko iklim dan audit perizinan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, perlindungan daya dukung lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun tanpa diikuti evaluasi dan langkah pencegahan yang memadai. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari paparan asap.

BAM Soroti Persoalan Administrasi Pertanahan di Balik Kasus ‘Zona Merah’ Jambi
PARLEMENTARIA, Jambi — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyoroti persoalan ‘zona merah’ Jambi yang berujung pada pemblokiran ribuan sertifikat tanah milik masyarakat. Pemblokiran dilakukan tanpa verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap status tanah tersebut menjadi perhatian BAM DPR RI, mengingat dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanah yang mereka miliki.

Pemisahan KLH dan Kehutanan Jangan Sisakan Celah Pengendalian Karhutla
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu diikuti koordinasi yang jelas agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pembagian kewenangan antarkementerian tidak boleh menghambat pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, maupun penegakan hukum.
Kategori Pilihan
Politik dan Keamanan
Lihat Semua Politik dan Keamanan →
Bramantyo Suwondo Dorong PBB Kembangkan Skema Pembiayaan Alternatif

Perkuat Perlindungan Anak, UU Anti-Perundungan Perlu Dikaji

Khairul Saleh Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla Kalimantan

Ravindra Airlangga Dorong Pendanaan Inovatif Lindungi Keanekaragaman Hayati Global

Abdullah Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana di Tengah Karhutla
Kesejahteraan Rakyat
Lihat Semua Kesejahteraan Rakyat →
Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis, Cucun Siap Kawal di DPR

Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla

BAM Soroti Persoalan Administrasi Pertanahan di Balik Kasus ‘Zona Merah’ Jambi

Kasus DBD Naik, Puan Dorong Peran Puskesmas dan Kader Jumantik Diperkuat
Industri dan Pembangunan
Lihat Semua Industri dan Pembangunan →
Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan
Ekonomi dan Keuangan
Lihat Semua Ekonomi dan Keuangan →
Eric Hermawan: Peringatan MSCI Jadi Momentum Benahi Pasar Modal

Wacana MSCI Belum Final, Fathi Minta Investor Tetap Tenang dan OJK Gerak Cepak

MSCI Usulkan Penurunan Klasifikasi Pasar Saham Indonesia, Amin AK: İni Peringatan Serius!

Sari Yuliati Dorong Penambahan Program Irigasi untuk Perkuat Lumbung Pangan NTB

Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Penambahan Program P3TGAI bagi Petani di Pulau Lombok
Berita Lainnya
Lihat Semua Berita →
Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan















