Berita Terbaru

Timwas DPR Soroti Pelayanan Pasca-Puncak Haji, HNW: Jemaah Jangan Dilepas Setelah Wukuf

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan haji tidak boleh berhenti hanya pada proses pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Hidayat Nur Wahid, menegaskan layanan pasca-puncak haji menjadi salah satu fokus utama pengawasan tahun ini.

21 Mei 2026

Timwas Haji DPR: Segera Mitigasi Risiko Kelelahan dan Transportasi Jemaah saat Krisis Armuzna

Timwas Haji DPR: Segera Mitigasi Risiko Kelelahan dan Transportasi Jemaah saat Krisis Armuzna

PARLEMENTARIA, Tangerang — Penyelenggaraan ibadah haji 2026 sejauh ini dinilai masih berjalan sesuai rencana. Pergerakan jamaah dari Indonesia menuju Madinah dan Makkah relatif lancar, sementara persoalan besar terkait hotel, konsumsi, maupun pengelompokan jamaah belum banyak ditemukan. Namun di balik kondisi yang terkendali tersebut, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI justru memusatkan perhatian pada fase paling krusial dalam ibadah haji, yakni Armuzna.

Timwas DPR Gelombang Kedua Fokus Awasi Armuzna dan Transportasi Jelang Puncak Haji 2026

Timwas DPR Gelombang Kedua Fokus Awasi Armuzna dan Transportasi Jelang Puncak Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Hidayat Nur Wahid, menegaskan pengawasan tahap kedua akan difokuskan pada kesiapan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), terutama menyangkut transportasi dan kesiapan perkemahan jemaah.

Fasilitas MRO untuk Pesawat AS di Bandara Kertajati Berpotensi Jadi Pangkalan Militer Terselubung

Fasilitas MRO untuk Pesawat AS di Bandara Kertajati Berpotensi Jadi Pangkalan Militer Terselubung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat, sebagai fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules. Sebagaimana diketahui, hal tersebut merupakan usulan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional di tengah perkembangan ekonomi digital dan dinamika industri global.

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus menyoroti minimnya aduan masyarakat terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2025 saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, di Serang, Kamis (21/5/2026).

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Apalagi kondisi saat ini ekonomi digital terus berkembang di tengah dinamika industri global.

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

Industri dan Pembangunan

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi nasional. Menurut Bambang Patijaya, pidato bersejarah Presiden saat menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui hilirisasi berbagai komoditas strategis, termasuk sawit dan migas.

Legislator Dorong Mitigasi Nasional Antisipasi Masuknya Hantavirus Varian Andes

Legislator Dorong Mitigasi Nasional Antisipasi Masuknya Hantavirus Varian Andes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Langkah mitigasi nasional dinilai perlu segera diperkuat untuk mencegah masuknya hantavirus varian Andes ke Indonesia. Pengawasan di seluruh pintu masuk negara, penguatan sistem surveilans, hingga kesiapan laboratorium dan rumah sakit menjadi aspek penting yang harus dipastikan pemerintah. Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan bahwa kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan risiko kesehatan masyarakat global akibat kasus hantavirus varian Andes yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius masih berada pada tingkat rendah.

Komisi IX Buka Peluang Bentuk Dua Panja Guna Tuntaskan Masalah Dokter Muda dan FKTP

Komisi IX Buka Peluang Bentuk Dua Panja Guna Tuntaskan Masalah Dokter Muda dan FKTP

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IX DPR RI membuka peluang besar untuk membentuk dua Panitia Kerja (Panja) baru guna mengurai berbagai persoalan krusial di dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan dasar. Langkah taktis ini diambil merespons aspirasi para dokter yang dinilai membutuhkan penanganan lintas kementerian secara cepat.

Desak Penyelesaian Karut-Marut Dokter Spesialis KKLP hingga Isu Kesehatan Mental Dokter Internship