Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar II, Arisal Aziz, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sehat, aman, dan berdaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program Kampung Bebas Narkoba sekaligus penguatan LBH Josal Bantu Rakyat di Posko Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, Jumat (5/6/2026).
PARLEMENTARIA, Cimahi - Keseriusan negara dalam mendukung industri animasi nasional dinilai perlu diwujudkan melalui keberpihakan yang lebih konkret, mulai dari pembiayaan hingga penguatan ekosistem kreatif. Dukungan tersebut dinilai penting agar industri animasi Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pelaksana produksi, tetapi juga berkembang sebagai pemilik karya dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang berdaya saing global.
PARLEMENTARIA, Cimahi - Penguatan promosi dan perluasan akses pasar dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar studio animasi lokal mampu berkembang dan naik kelas. Dukungan tersebut diperlukan supaya pelaku industri animasi tidak hanya bertahan sebagai pelaksana produksi, tetapi juga mampu memperluas jejaring bisnis, menarik investor, dan mengembangkan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) lokal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Polri, mulai dari penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang berorientasi pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), hingga usulan perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter.
PARLEMENTARIA, Bekasi – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan pentingnya penguatan ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata diplomasi bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional. Ia pun meminta agar lembaga yang mengurus keimigrasian diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas di bidang tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup celah terjadinya penyimpangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah tersebut penting untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas di tengah gejolak pasar global.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewenangan, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan. Komisi III DPR RI menilai reformasi institusi kepolisian juga harus menyentuh fondasi pembentukan sumber daya manusia, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pembinaan moral anggota Polri sejak tahap pendidikan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional. Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).