Berita Terbaru

Isu Lainnya20 Oktober 2026

Ateng Sutisna Dorong Pembenahan Terpadu Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui pencegahan, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mendorong pembenahan sistem pengendalian agar kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat terlindungi dari dampak asap.

20 Oktober 2026

Pendidikan Demokrasi Jadi Ruang Kolaborasi Indonesia - Australia

Isu Lainnya

Pendidikan Demokrasi Jadi Ruang Kolaborasi Indonesia - Australia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pendidikan demokrasi menjadi salah satu ruang kolaborasi Indonesia dan Australia untuk mendorong partisipasi generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono usai bertemu dengan Ketua DPR Australia Milton Dick di Parliament House, Canberra, Australia pada Kamis (15/10/2026) lalu.

Ibas Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kemitraan Indonesia-Australia

Isu Lainnya20 Oktober 2026

Isu Lainnya

Ibas Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kemitraan Indonesia-Australia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Diplomasi parlemen dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Australia, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kebudayaan. Berangkat dari keyakinan ini, Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong penguatan dialog antar lembaga legislatif agar hubungan kedua negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis, Cucun Siap Kawal di DPR

Muslimat NU Jabar Sampaikan Rekomendasi Strategis, Cucun Siap Kawal di DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peran Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat beserta Majelis Taklim Muslimat NU dalam mendidik karakter anak bangsa sekaligus menyampaikan aspirasi strategis terkait tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla

Yahya Zaini Tekankan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terdampak Karhutla

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas sosial, dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla

Perkuat Puskesmas dan Lindungi Relawan dalam Penanganan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti belum optimalnya penanganan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Ia meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga yang terpapar kabut asap, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan gangguan pernapasan lainnya.

Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla

Puncak El Niño Kian Dekat, Daniel Johan Ingatkan Risiko Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai fenomena El Nino diperkirakan baru mencapai puncaknya pada desember 2026, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kebakaran hutan yang terjadi pada sejumlah wilayah mulai dari Kalimantan, Sumatra hingga Sulawesi.

20 Oktober 2026

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Langkah konkret dinilai mendesak menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak pada sedikitnya 17 provinsi.

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan dan pengawasan perizinan. Ia mendorong penghentian sementara penerbitan izin usaha baru di daerah aliran sungai (DAS) kritis serta penerapan prinsip polluter pays principle atau pencemar membayar secara tegas agar biaya kerusakan lingkungan tidak terus dibebankan kepada masyarakat dan negara.

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola lingkungan melalui kebijakan berbasis risiko iklim dan audit perizinan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, perlindungan daya dukung lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun tanpa diikuti evaluasi dan langkah pencegahan yang memadai. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari paparan asap.

BAM Soroti Persoalan Administrasi Pertanahan di Balik Kasus ‘Zona Merah’ Jambi