Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya penanganan, menurutnya, harus mengutamakan pencegahan sejak dini dan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam mengantisipasi potensi dampak fenomena El Niño. Ia menegaskan, pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mendorong optimalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Jerman melalui diplomasi parlemen, dengan memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, pariwisata, industri, serta pengelolaan sumber daya alam. Upaya tersebut menjadi bagian dari peran DPR RI dalam mempererat kemitraan kedua negara di tengah dinamika global dan perubahan tatanan dunia menuju multipolar.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rizki Faisal mendorong pemerintah mengkaji penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional menyusul luasnya kebakaran dan dampaknya terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026, tercatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak karhutla.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Langkah Kapolri yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Menurutnya, vape saat ini kerap disalahgunakan untuk peredaran narkoba.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan pasar modal yang menjadi alarm serius bagi integritas pasar modal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pencabutan hak guna usaha (HGU) perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Ia juga meminta proses penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla di provinsi tersebut agar terus dilanjutkan hingga berkekuatan hukum tetap.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung upaya penguatan pelindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan secara komprehensif melalui kajian keagamaan, penguatan pengawasan, edukasi kesehatan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan produk yang mengandung narkotika atau zat berbahaya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah menyikapi protes negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dengan bijaksana. Ia menilai, pemerintah perlu mengedepankan diplomasi yang bersahabat dan terbuka, bukan bersikap defensif terhadap kritik yang disampaikan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan, pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana harus menyeimbangkan antara efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai rencana tersebut berisiko menimbulkan hambatan pencairan, persoalan administrasi, hingga celah penyalahgunaan dana.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menjaga kerukunan masyarakat menjadi hal penting menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Perbedaan pilihan politik perlu disikapi secara dewasa agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merusak hubungan sosial warga.