Berita Terbaru

Aturan Magang Luar Negeri Harus Selaras dengan UU PPMI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong sinkronisasi regulasi terkait program magang ke luar negeri dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, pengaturan magang ke luar negeri perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

17 September 2026

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

Legislator Harap Kemendag Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar berharap Menteri Perdagangan memiliki sejumlah kebijakan untuk memperkuat regulasi perdagangan dalam negeri, terutama dalam menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran rantai pasok, dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

Komisi VI Minta Kemenkop Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi dengan Pengawasan Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi memperkuat kesiapan kelembagaan, pendampingan, dan pengawasan dalam operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dinilai penting agar program penguatan ekonomi desa berjalan sehat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Muhammad Haris Minta Anggaran Ketenagakerjaan 2027 Berorientasi Outcome

Muhammad Haris Minta Anggaran Ketenagakerjaan 2027 Berorientasi Outcome

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada hasil atau outcome-based.

Usman Husin Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Harus Diberi Efek Jera, Layak Jadi Teroris Ekologi

Usman Husin Tegaskan Pelaku Pembakaran Hutan Harus Diberi Efek Jera, Layak Jadi Teroris Ekologi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai “terorisme ekologi”. Usman menilai istilah tersebut menggambarkan seriusnya dampak yang ditimbulkan dari praktik pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Masyarakat Harus Dimudahkan Dapat Program Bedah Rumah, Kemen-PKP Harus Evaluasi Mekanisme Bantuan

Masyarakat Harus Dimudahkan Dapat Program Bedah Rumah, Kemen-PKP Harus Evaluasi Mekanisme Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) untuk menyederhanakan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah.

Kecelakaan KM Virgo, Waka DPR: Jangan Ada Kapal Tanpa SOP Beroperasi

Kecelakaan KM Virgo, Waka DPR: Jangan Ada Kapal Tanpa SOP Beroperasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta evaluasi menyeluruh terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8, yang terbalik di perairan Laut Jawa. Cucun menekankan kapal yang tak mengikuti standard operating procedure (SOP) tidak boleh beroperasi.

17 September 2026

Kasus Influenza A Naik, Puan Minta Pemerintah Perbanyak Edukasi ke Masyarakat

Politik dan Keamanan17 September 2026

Kasus Influenza A Naik, Puan Minta Pemerintah Perbanyak Edukasi ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peningkatan virus Influenza A di Indonesia yang tercatat meningkat pada awal September 2026, meski Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan statusnya masih berada di tingkat rendah dan terkendali. Ia pun mengimbau masyarakat untuk menerapkan kembali protokol kesehatan (Prokes).

Masyarakat Makin Melek Teknologi, Komisi I Minta Perkuat Keamanan Siber dan Literasi Digital

Politik dan Keamanan

Masyarakat Makin Melek Teknologi, Komisi I Minta Perkuat Keamanan Siber dan Literasi Digital

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber dan efektivitas program literasi digital, seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Menurutnya, perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan pengamanan jaringan pemerintah serta peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi berbagai risiko di ruang digital.

Orientasi Kepolisian Tangani Persoalan Harus Diubah: dari Penindakan ke Pencegahan Humanis

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Orientasi Kepolisian Tangani Persoalan Harus Diubah: dari Penindakan ke Pencegahan Humanis

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menekankan pentingnya perubahan orientasi dalam penegakan hukum agar tidak semata-mata berfokus pada penindakan setelah persoalan terjadi. Menurutnya, Polri perlu memperkuat langkah pencegahan dalam pendekatan kemasyarakatan, serta penerapan restorative justice sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

Kantor Layanan Haji Harus Mudahkan Akses Informasi Jemaah

Kantor Layanan Haji Harus Mudahkan Akses Informasi Jemaah

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo mendorong penguatan infrastruktur pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di daerah untuk memudahkan calon jemaah memperoleh informasi dan layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, keberadaan kantor layanan yang representatif penting seiring tingginya jumlah calon jemaah haji di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Banten.

Sabam: Penentuan Bantuan Pendidikan Perlu Pertimbangkan Karakteristik Peserta Didik