Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Muh. Haris menggali persoalan yang disampaikan PT Manolo Putra terkait fasilitas kredit Bank BNI yang hingga kini belum terselesaikan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan PT Manolo Putra di Ruang Rapat Badan Aspirasi Masyarakat, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/9/2026).
PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mekanisme usul dan sanggah di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo.
PARLEMENTARIA, Badung – Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kecepatan layanan sertifikasi serta memperluas jangkauan titik pelayanan (service points) pengawasan mutu hingga ke daerah pesisir terpencil. Langkah ini dinilai krusial agar jaminan keamanan pangan dan mutu produk perikanan dapat dirasakan secara merata oleh para pelaku usaha dan masyarakat nelayan di berbagai wilayah.
PARLEMENTARIA, Karawang — Menjelang pengerjaan akhir, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat sudah dapat difungsikan pada akhir Oktober atau November 2026. Proyek yang telah Ia kawal sejak November 2025 ini dinilai menunjukkan progres signifikan dalam kurun waktu sembilan bulan.
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah daerah menyiapkan regulasi yang memperkuat keterlibatan vendor lokal dalam rantai pasok industri besar yang beroperasi di daerah. Kebijakan tersebut dinilai dapat membuka akses pasar yang lebih nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM).
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari mendorong penguatan fasilitas laboratorium pengujian di Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan pengujian, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, dan industri. Ketersediaan laboratorium berstandar di daerah dinilai penting agar pengujian tidak selalu harus dilakukan di luar Kalimantan.
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti meminta PT Sucofindo (Persero) memastikan layanan standardisasi dan sertifikasi dapat dijangkau industri kecil dan menengah (IKM). Ia juga mendorong adanya efisiensi biaya serta percepatan proses pengujian dan sertifikasi bagi pelaku IKM.
PARLEMENTARIA, Karawang – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Padahal, bahan baku utama produk tersebut, seperti tanah liat, tersedia melimpah di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong industri pengolahan sawit untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri di tengah tingginya orientasi ekspor produk turunan minyak sawit. Menurutnya, penguatan hilirisasi komoditas sawit perlu berjalan seiring dengan jaminan ketersediaan produk bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Karawang – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong penguatan daya saing industri genteng, keramik, dan ubin nasional agar mampu terus berkembang serta memperluas pangsa pasar hingga ke pasar ekspor. Menurutnya, penguatan industri manufaktur menjadi bagian penting dalam menjaga kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat perlindungan dan penyampaian informasi kepada jemaah umrah Indonesia menyusul insiden pencegatan drone di sebelah selatan Makkah, Arab Saudi, pada 15 September 2026.
PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar berjalan optimal dan mampu memperkuat daya saing produk nasional. Penguatan standardisasi tersebut dinilai perlu didukung dengan peningkatan kapasitas laboratorium pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian (LPK).