Telusuri semua artikel berita korpolkam
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat memimpin rapat pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA di Ruang Rapat Komisi III, Gedung.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II ke Pontianak, Kalimantan Barat (23/8/2024). Foto : Hira/Andri.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam RDP Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, di Gedung Nusantara, DPR RI,.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang tidak dapat memenuhi undangan rapat kerja (raker) dengan Komisi.
Ketua Baleg DPR RI, Wihadi Wiyanto saat memimpin Rapat (Pleno) dengan agenda membahas tindak lanjut RUU yang ditugaskan kepada Baleg oleh Bamus DPR RI di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta,.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dalam RDP Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan,.
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil di sela proses pembuatan makalah calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung tahun 2024 pada Senin (26/8/2024) di Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman dalam RDP Komisi II di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). Foto : Tari/Andri.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat memulai proses pemberian persetujuan bagi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung Tahun 2024. Rangkaian proses ini dimulai dengan pengambilan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa dalam kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat (23/8/2024). Foto : Hal/Andri.
Anggota komisi II DPR RI Cornelis usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (23/8/2024). Foto : Hira/Andri.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat membuka RDP dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait persetujuan draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pilkada.