Wahyudin Noor Aly

4 artikel dengan tag ini

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan23 September 2026

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menjelaskan pengesahan 15 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di tiga provinsi, yakni Kalbar, Kalteng, dan Kalsel menjadi UU, dalam rangka untuk memperbarui dasar hukum pembentukan daerah yang sebelumnya masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

23 September 2026

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

PARLEMENTARIA, Semarang – Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly mendorong agar mekanisme pencatatan administrasi kependudukan seperti peristiwa kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi persoalan klasik pemutakhiran data kependudukan yang kerap berdampak pada validitas data pemilih Pemilu.

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong urgensi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) untuk terintegrasi dengan data kependudukan secara nasional melalui penerapan Single Identity Number (SIN) atau Data Identitas Tunggal. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (9/9/2026).

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menegaskan perlunya mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) guna mengatasi persoalan ketidaksesuaian data kependudukan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026).