2 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mengingatkan bahwa tantangan utama penerimaan dan penerapan pidana kerja sosial (PKS) sesuai amanat KUHP baru tidak terletak pada keabsahan putusan hakim, melainkan pada kesiapan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia membeberkan kesenjangan infrastruktur yang tajam, di mana ketersediaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Indonesia saat ini baru mencapai 90 unit dari total kebutuhan ideal sebanyak 515 unit.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern.
