15 RUU Kabupaten/Kota

7 artikel dengan tag ini

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan23 September 2026

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota Menjadi UU, Tegaskan Pembaruan Dasar Hukum Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menjelaskan pengesahan 15 RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di tiga provinsi, yakni Kalbar, Kalteng, dan Kalsel menjadi UU, dalam rangka untuk memperbarui dasar hukum pembentukan daerah yang sebelumnya masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

23 September 2026

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan

Isu Lainnya22 September 2026

Isu Lainnya

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Setujui RUU terhadap 15 Kabupaten/Kota Dibawa Paripurna, Perkuat Dasar Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang terhadap 15 Kabupaten/Kota. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Deddy Sitorus Dorong 15 RUU Kabupaten/Kota Hadirkan Keadilan bagi Daerah Kaya SDA

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Deddy Sitorus Dorong 15 RUU Kabupaten/Kota Hadirkan Keadilan bagi Daerah Kaya SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengingatkan agar pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota tidak sekadar memenuhi kebutuhan legal-formal dan birokrasi. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menghadirkan keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).

Pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota Bagian dari Penataan Dasar Hukum, Bukan Pemekaran Daerah

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota Bagian dari Penataan Dasar Hukum, Bukan Pemekaran Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI melakukan pembicaraan Tingkat I terkait 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan bersama Pemerintah. Pembahasan ini sebagai bagian dari upaya menata kembali dasar hukum pembentukan daerah agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia.

Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi RUU usul DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Zulfikar Arse: Revisi 15 RUU Kabupaten/Kota Fokus Perkuat Dasar Hukum Daerah Otonom

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Zulfikar Arse: Revisi 15 RUU Kabupaten/Kota Fokus Perkuat Dasar Hukum Daerah Otonom

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa penyusunan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota dilakukan secara terbatas dan terfokus pada substansi yang telah disepakati bersama pemerintah. Pasalnya, proses penyusunan RUU telah melalui tahapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi di masing-masing daerah yang menjadi objek pengaturan.