Kesejahteraan Rakyat

3355 artikel ditemukan

Obon Tabroni Desak Evaluasi KRIS hingga Transparansi Biaya Operasional BPJS Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Obon Tabroni Desak Evaluasi KRIS hingga Transparansi Biaya Operasional BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan transparansi biaya operasional BPJS Kesehatan.

10 Juni 2026

Soroti Klaim BPJS Kesehatan, Heru Tjahjono : Ini Bukan Hanya Soal Angka

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Soroti Klaim BPJS Kesehatan, Heru Tjahjono : Ini Bukan Hanya Soal Angka

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, khususnya terkait mekanisme klaim layanan yang dinilai masih menyisakan kendala di lapangan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

Soroti Kasus Kekerasan Anak, Atalia Dorong Standardisasi Nasional Daycare

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Soroti Kasus Kekerasan Anak, Atalia Dorong Standardisasi Nasional Daycare

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyoroti lemahnya pengawasan dan belum terintegrasinya regulasi terkait penyelenggaraan tempat penitipan anak (daycare) di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta orang tua korban dugaan kekerasan anak di daycare, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Komisi IX Minta Evaluasi Menyeluruh Pendidikan Kedokteran dan Magang Dokter

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Minta Evaluasi Menyeluruh Pendidikan Kedokteran dan Magang Dokter

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran nasional, termasuk pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan Program Internship Dokter Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Achmad Ru'yat Desak Audit Independen Magang Dokter, Soroti Keselamatan Peserta Didik

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Achmad Ru'yat Desak Audit Independen Magang Dokter, Soroti Keselamatan Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru'yat, mendesak pemerintah segera melakukan audit independen terhadap program magang dokter menyusul meninggalnya tiga peserta dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan profesi dokter yang saat ini berjalan.

Tidak Ada Lagi Alasan Tunda Pemukiman Ulang Warga eks Blang Lancang Rancong Lhoksemauwe

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tidak Ada Lagi Alasan Tunda Pemukiman Ulang Warga eks Blang Lancang Rancong Lhoksemauwe

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Setelah lebih dari lima dekade tak kunjung tuntas, kasus pemukiman ulang (resettlement) sebanyak 542 kepala keluarga (KK) eks Blang Lancang Rancong dinilai memasuki momentum baru untuk diselesaikan. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melihat perubahan mekanisme pengelolaan aset BUMN membuka peluang percepatan penyelesaian persoalan yang selama ini berulang kali terhambat.

PHK Capai 23 Ribu Orang, Legislator: JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

PHK Capai 23 Ribu Orang, Legislator: JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2026. Ia pun menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Tak Lagi Terhambat Birokrasi, Kasus Blang Lancang Rancong Punya Harapan Baru

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tak Lagi Terhambat Birokrasi, Kasus Blang Lancang Rancong Punya Harapan Baru

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Setelah lebih dari lima dekade tak kunjung tuntas, kasus pemukiman ulang atau resettlement 542 kepala keluarga (KK) eks Blang Lancang Rancong dinilai memasuki momentum baru untuk diselesaikan. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melihat perubahan mekanisme pengelolaan aset BUMN membuka peluang percepatan penyelesaian persoalan yang selama ini berulang kali terhambat.

BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM akan Libatkan Danantara, Selesaikan Sengketa Lahan Pertamina Lhokseumawe

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Upaya penyelesaian sengketa lahan antara warga eks Blang Lancang Rancong, Lhokseumawe, Aceh dan PT Pertamina yang telah berlangsung lebih dari lima dekade kini memasuki babak baru. Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai keterlibatan Danantara menjadi faktor penting untuk membuka jalan keluar atas persoalan yang hingga kini belum menemukan titik terang.

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM DPR RI Inisiatif Selesaikan Persoalan Resettlement Warga Eks Blang Lancang-Rancang Lhokseumawe

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa persoalan pemukiman kembali (resettlement) masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Provinsi NAD, harus segera memperoleh penyelesaian setelah tertunda selama lebih dari 50 tahun.

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa peningkatan jumlah dokter nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pendidikan kedokteran. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Ruang Rapat Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan dimulai sejak usia dini melalui penanaman nilai integritas. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan.