Jelang Nataru, Pemerintah Perlu Kendalikan Harga Tiket Pesawat

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi mendorong pemerintah segera memperkuat kebijakan pengendalian tarif angkutan udara. Hal ini menyusul kenaikan inflasi tiket pesawat yang mencapai 15,33 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. 

Menurutnya, langkah cepat dan terukur diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, saat kebutuhan masyarakat untuk bepergian cenderung meningkat. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda, Bandung,Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menilai kenaikan tarif pesawat berpotensi semakin membebani daya beli masyarakat, terutama mereka yang ingin bepergian untuk berlibur maupun bersilaturahmi bersama keluarga. Karena itu, Komisi V DPR RI akan mendorong Kementerian Perhubungan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga tiket. “Ini menjadi warning bagi kita. Mudah-mudahan pemerintah segera melakukan aksi cepat supaya harga bisa dikendalikan lagi,” ujarnya.

Teguh menegaskan, persoalan kenaikan tarif penerbangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari biaya operasional penerbangan hingga kondisi global. 

Dalam hal ini, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi kebijakan, pemantauan tarif di lapangan, serta mendorong dialog bersama pemerintah dan maskapai untuk mencari solusi yang tepat. Menurutnya, pemberian insentif transportasi juga dapat menjadi salah satu langkah jangka pendek untuk meringankan beban perjalanan masyarakat.

Selain pengendalian tarif, Politisi Dapil Sumatera Selatan II ini juga mendorong agar program mudik gratis dan stimulus transportasi diperluas hingga ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Ia menilai program tersebut harus disertai sosialisasi yang lebih masif dan sistem pendaftaran yang terintegrasi agar tepat sasaran. 

“Program yang baik jangan berhenti pada pelaksanaannya saja, tetapi komunikasi publiknya juga harus berhasil, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkannya,” tegasnya. Ia juga mengusulkan sistem informasi transportasi terpadu yang menghubungkan Kementerian Perhubungan, kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, dan instansi terkait untuk menyediakan informasi tiket, perjalanan, lalu lintas, hingga kondisi cuaca secara real time.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tarif angkutan udara mencapai 15,33 persen (yoy) pada Oktober 2026, dengan inflasi kumulatif Januari-Oktober sebesar 5,32 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin besarnya beban biaya perjalanan yang harus ditanggung masyarakat. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) senilai Rp722 miliar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode Nataru 2026/2027. 

Teguh berharap stimulus tersebut dapat berjalan efektif menekan biaya perjalanan, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati layanan penerbangan dengan tarif terjangkau tanpa mengabaikan keberlanjutan industri penerbangan nasional. (rni/rdn)