Komisi X Minta Indikator Keberhasilan Perpusnas Tak Sekadar Koleksi dan Kunjungan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberhasilan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam membangun budaya literasi masyarakat dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah koleksi, tingkat kunjungan, maupun banyaknya kegiatan. Dampak nyata terhadap peningkatan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat perlu menjadi indikator yang lebih utama.

Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro mempertanyakan ukuran yang digunakan Perpusnas dalam menentukan keberhasilan program-program perpustakaan. Menurutnya, indikator tersebut harus mampu menggambarkan dampak keberadaan perpustakaan terhadap masyarakat.

"Saya ingin menanyakan kepada Bapak-Ibu, sebetulnya bagaimana kami bisa menilai indikator keberhasilan Perpustakaan Nasional? Apakah kami mengukur dari jumlah koleksi yang dimiliki atau juga kita bisa melihat dari jumlah kunjungan atau malah justru jumlah kegiatan?" ungkap Agung saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan jajaran Eselon I Perpusnas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak seharusnya berhenti pada indikator administratif berupa jumlah koleksi atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebab, tujuan utama keberadaan perpustakaan adalah membangun budaya membaca dan meningkatkan kualitas literasi masyarakat.

"Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita ingin membangun peradaban, maka kita harus berpikir keras bagaimana meningkatkan minat baca, baik itu buku, literasi konvensional maupun digital," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Agung juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan perpustakaan. Ia menilai upaya meningkatkan minat baca tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat.

"Kita berjuang untuk bagaimana ingin meningkatkan anggaran, tetapi tidak hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun juga masih memandang sebelah mata kehadiran perpustakaan," tuturnya.

Selain dukungan anggaran, Agung menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan harus menjadi perhatian. Menurutnya, pengelola perpustakaan harus diisi oleh personel yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan fungsi perpustakaan secara optimal.

"Bagaimana mungkin kita ingin menciptakan minat baca, meningkatkan minat baca dari pusat dan daerah, kalau sumber daya manusia pengelola perpustakaan ini tidak diambil dari orang-orang kompeten," tegasnya.

Agung juga mencontohkan perlunya memberikan ruang bagi SDM dengan keahlian khusus, termasuk ahli filologi yang memiliki kemampuan membaca dan mengkaji naskah kuno.Ia berharap Perpusnas dapat memberikan perhatian terhadap tenaga-tenaga dengan keahlian langka tersebut.

"Kemarin di Jawa Tengah kami menemukan butiran-butiran mutiara, contoh ada yang membaca naskah kuno, namanya filologi. Yang seperti ini, kenapa tidak mendapatkan tempat? Manusia-manusia langka yang seperti inilah kalau bisa ditempatkan, diberikan posisi" katanya.

Lebih lanjut, Agung meminta agar setiap program perpustakaan yang telah mendapatkan dukungan anggaran tidak berhenti setelah pembangunan fisik atau pengadaan selesai. Menurutnya, keberlanjutan dan pemanfaatan program di daerah juga harus menjadi bagian dari evaluasi.

"Program-program yang sudah terimplementasi di daerah, progres kemajuannya seperti apa? Jangan sampai berhenti sampai, maaf dalam tanda petik, proyek pengadaan, proyek pembangunan fisik. Tapi setelah itu kemajuannya, progresnya seperti apa, kemudian kita tinggalkan," pungkas Agung. (fa/uc)