Percepatan ISBN dan Alternatif Penulisan Buku Dapat Tingkatkan Literasi

PARLEMENTARIA, Palembang – Proses penerbitan International Standard Book Number (ISBN) ternyata masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menjadi aspirasi Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang disampailan kepada Komisi X DPR RI belum lama ini.

Untuk itu dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Palembang, Kamis (20/8/2026), Komisi X mendapatkan klarifikasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang menerangkan bahwa tingginya jumlah permohonan menyebabkan antrean penerbitan ISBN semakin panjang.

“Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan tersebut.

Meski demikian, masukan dari IKAPI tetap menjadi bagian dari pendalaman Komisi X terhadap sejumlah persoalan di sektor perpustakaan, penerbitan, dan pendidikan tinggi. Salah satu fokusnya ialah pelayanan penerbitan ISBN serta pengembangan budaya penulisan buku di lingkungan perguruan tinggi.

Ferdiansyah menilai kondisi itu harus menjadi perhatian serius karena ISBN memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem penerbitan dan distribusi buku di Indonesia. Menurutnya, permintaan ISBN yang tinggi juga menunjukkan adanya aktivitas penerbitan yang perlu diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai.

Ia memandang, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan ISBN. Dengan proses administrasi dan verifikasi yang lebih optimal, penerbit maupun penulis diharapkan dapat memperoleh kepastian layanan yang lebih baik sehingga proses penerbitan buku tidak terhambat.

Selain persoalan ISBN, Komisi X juga melakukan pendalaman terhadap aspirasi dari kalangan perguruan tinggi mengenai sistem publikasi akademik, khususnya terkait jurnal ilmiah dan penulisan buku. Isu tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan produktivitas karya akademik sekaligus upaya memperkaya ketersediaan judul dan jumlah buku di Indonesia.

Ferdiansyah menjelaskan, dari masukan yang diperoleh Komisi X melalui dosen dan berbagai lembaga perguruan tinggi, muncul gagasan agar ke depan terdapat ruang pilihan yang lebih luas dalam menghasilkan karya akademik. Salah satu alternatif yang perlu dikaji adalah memberikan kesempatan bagi sivitas akademika untuk menghasilkan buku sebagai bentuk karya ilmiah, dengan tetap memperhatikan standar dan ketentuan akademik yang berlaku.

“Kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dari perguruan tinggi mengenai jurnal dan penulisan buku. Ini perlu didiskusikan lebih mendalam. Ke depan, apakah memungkinkan ada pilihan? Misalnya, dalam konteks tertentu, ketika seseorang tidak menghasilkan jurnal, terdapat alternatif untuk menghasilkan buku,” ungkapnya.

Menurut Ferdiansyah, gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan pentingnya publikasi jurnal. Jurnal tetap memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pertukaran pengetahuan akademik. Namun, kebijakan publikasi akademik perlu dikaji secara komprehensif agar juga dapat mendorong lahirnya lebih banyak karya berbentuk buku.

Ia menilai, apabila terdapat pengaturan yang proporsional antara kewajiban menghasilkan jurnal dan alternatif menghasilkan buku, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah judul buku yang diproduksi oleh kalangan akademik. Pilihan itu dapat relevan, antara lain, bagi dosen dalam pengembangan karier fungsional maupun mahasiswa pada jenjang pendidikan magister dan doktoral, sesuai dengan ketentuan yang nantinya perlu dirumuskan secara cermat.

“Kalau ini bisa dilakukan dan ada pilihan yang tepat, tentu akan semakin banyak judul buku dan semakin banyak pula jumlah buku yang dihasilkan. Ini penting karena salah satu persoalan yang harus kita jawab dalam penguatan literasi adalah ketersediaan bahan bacaan, baik dari sisi jumlah maupun keragaman judul,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Komisi X, lanjut Ferdiansyah, akan menjadikan berbagai masukan dalam kunjungan kerja tersebut sebagai bahan pendalaman untuk melihat kemungkinan penyusunan kebijakan yang lebih seimbang antara penguatan publikasi ilmiah dan peningkatan produksi buku nasional. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan perbandingan atau proporsi yang tepat mengenai kontribusi jurnal dan buku dalam sistem pendidikan tinggi serta pengembangan literasi. (fti/aha)