//
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin Sesi I Diskusi Panel pada Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA Caucus), di Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola perdamaian yang inklusif di kawasan ASEAN. Menurutnya, di tengah meningkatnya tantangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, dan ancaman keamanan lintas negara, parlemen perlu memperkuat dialog, membangun kepercayaan, serta mendorong kerja sama demi menjaga sentralitas ASEAN.
Apalagi, kata Bramantyo, Asia Tenggara memiliki peluang besar menjadi kawasan yang semakin diperhitungkan di dunia. Karena itu, keamanan dan stabilitas harus terus dijaga agar ASEAN mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, serta berbagai bentuk kerja sama regional.
“Kita ingin memastikan kawasan Asia Tenggara tetap aman, stabil, dan semua berjalan dengan baik sehingga segala macam investasi, perkembangan ekonomi, perkembangan budaya, dan kerja sama lainnya bisa tumbuh dari Asia Tenggara,” ujar Bramantyo saat wawancara langsung bersama Parlementaria usai memimpin Sesi I Diskusi Panel pada Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA Caucus) di Selasar Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, tema "Inclusive Peace Governance" yang diangkat dalam sesi panel menegaskan bahwa perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai absennya konflik atau perang. Perdamaian yang berkelanjutan juga harus dibangun melalui keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang merata, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Perdamaian bukan hanya bicara situasi aman dan stabil, tetapi juga perlunya keadilan yang terbentuk di masyarakat dan adanya kestabilan pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan perdamaian yang lebih panjang dan abadi,” katanya.
Bramantyo menambahkan, forum AIPA Kaucus menjadi wadah untuk menyamakan visi negara-negara anggota ASEAN bahwa keamanan dan stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama. Kesepahaman tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam legislasi nasional maupun berbagai kebijakan di masing-masing negara.
Sejalan dengan itu, dalam memimpin sesi panel, Bramantyo menekankan bahwa AIPA memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola perdamaian di ASEAN tetap inklusif, berorientasi pada masyarakat, serta responsif terhadap berbagai tantangan kawasan. Diplomasi parlemen juga dinilai berperan penting dalam mendorong pencegahan konflik, membangun kepercayaan, memperkuat dialog, dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bramantyo berharap penguatan tata kelola perdamaian tidak hanya melibatkan parlemen, tetapi juga akademisi, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kolaborasi yang inklusif menjadi kunci untuk menjaga ASEAN tetap damai, tangguh, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan. (bit/aha)
