//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam Kunjungan Kerja Komisi X di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.|Foto: Est/Karisma
PARLEMENTARIA, Medan - Komisi X DPR RI menyerap berbagai aspirasi dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dalam pertemuan yang digelar di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (26/6/2026).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengatakan kunjungan tersebut menghadirkan perwakilan berbagai PTN, PTS, asosiasi perguruan tinggi, serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Dari pertemuan itu, Komisi X memperoleh banyak masukan sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya daya tampung PTN secara optimal. Meskipun calon mahasiswa telah dinyatakan lolos melalui berbagai jalur seleksi, masih terdapat peserta yang tidak melakukan daftar ulang sehingga kuota yang tersedia belum terisi seluruhnya.
"Kami harus mencari penyebabnya, apakah karena kondisi ekonomi, pilihan program studi yang kurang sesuai, atau ada faktor-faktor lain yang memengaruhi calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang," ujar Kurniasih.
Selain itu, Komisi X juga menerima aspirasi dari PTS yang menyoroti waktu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Sejumlah PTS menilai proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta sering kali berlangsung setelah tahapan seleksi di PTN selesai, sehingga muncul anggapan bahwa PTS hanya menerima calon mahasiswa yang tidak diterima di PTN.
Namun demikian, Kurniasih menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, banyak PTS di Indonesia yang memiliki kualitas sangat baik dan sejak awal telah menjadi pilihan utama calon mahasiswa.
Ia menambahkan, dinamika penyelenggaraan SPMB tidak hanya menyangkut PTN dan PTS, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi kedinasan maupun perguruan tinggi terbuka.
Untuk itu, Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) SPMB terus mengumpulkan data dan masukan dari berbagai daerah. Hasil kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta dialog dengan akademisi, pakar, dan tokoh masyarakat akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih adil, efektif, dan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon mahasiswa di Indonesia. (est/aha)
