//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah saat memimpin pertemuan dengan para rektor kampus negeri dan swasta di Kampus Untirta, Serang, Banten.|Foto: Husen/jk
PARLEMENTARIA, Serang – Komisi X DPR RI menyoroti dampak pelaksanaan seleksi mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS). Porsi penerimaan melalui jalur mandiri PTN yang terus meningkat dinilai perlu dievaluasi agar ekosistem pendidikan tinggi nasional dapat berkembang secara seimbang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan di hadapan civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, Jumat (2/10/2026). Ia mengatakan, Panitia Kerja (Panja) SPMB Komisi X DPR menemukan adanya ketimpangan pertumbuhan jumlah mahasiswa antara PTN dan PTS serta persoalan transparansi dalam tata kelola seleksi mandiri.
“Ekosistem penerimaan mahasiswa baru di PTN dan PTS menunjukkan belum berkeadilan dan belum berdampak luas kepada perluasan akses pendidikan tinggi nasional,” tegas Himmatul.
Ia menjelaskan, berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 3 Tahun 2026, terdapat tiga jalur penerimaan mahasiswa baru PTN, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM).
Menurut Himmatul, pelaksanaan seluruh jalur tersebut perlu berpedoman pada prinsip keadilan, akuntabilitas, fleksibilitas, efisiensi, transparansi, serta bebas konflik kepentingan. Prinsip tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tinggi secara setara.
“Dari tiga jalur tersebut, kami ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi dan permasalahan serta evaluasi Untirta dan perguruan tinggi yang hadir dalam pertemuan hari ini terkait SPMB 2026, utamanya dalam hal jalur tes, kuota kampus, proses tes, jumlah pendaftar, dan calon mahasiswa yang diterima,” tuturnya.
Himmatul mengungkapkan, Panja SPMB Komisi X mencatat sebanyak 61,1 persen dari 1.081 PTS yang dianalisis mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi X dalam mengevaluasi pelaksanaan SPMB secara nasional, khususnya terkait meningkatnya porsi penerimaan melalui jalur mandiri PTN.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menambahkan, Panja SPMB Komisi X telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB secara nasional. Dalam kunjungan kerja tersebut, para rektor perguruan tinggi swasta se-Banten juga diberikan kesempatan menyampaikan kondisi dan kendala yang dihadapi masing-masing kampus dalam penerimaan mahasiswa baru.
Masukan tersebut, kata Himmatul, menjadi bagian dari bahan Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus merumuskan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola SPMB agar perluasan akses pendidikan tinggi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (mh/ssb)
