//
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali.|Foto: Gys/Karisma
PARLEMENTARIA, Denpasar – Penguatan model bisnis dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kejelasan arah usaha dan tata kelola yang baik diperlukan agar koperasi dapat berkembang secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (18/6/2026). Dalam agenda tersebut, Komisi VI DPR RI meninjau perkembangan pelaksanaan KDMP di Bali yang saat ini telah memiliki 78 koperasi yang beroperasi.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan program KDMP, termasuk efektivitas pelaksanaannya di lapangan dan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam operasional sehari-hari. “Kami ingin melihat progresnya seperti apa, apakah ada kendala dalam pelaksanaannya dan apakah bisa berjalan secara efektif atau tidak,” ujar Darmadi.
Menurut Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, sejumlah aspek masih perlu mendapat perhatian, mulai dari ketersediaan produk, kelancaran distribusi barang, hingga penguatan sistem operasional koperasi. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan pentingnya penyusunan model bisnis yang komprehensif sebagai fondasi pengembangan koperasi.
Darmadi menekankan bahwa perencanaan usaha yang matang seharusnya menjadi langkah awal sebelum operasional dijalankan. Dengan demikian, koperasi memiliki arah pengembangan yang jelas dan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.
“Dalam membangun sebuah bisnis, yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah model bisnisnya. Setelah itu baru operasional dijalankan sehingga arah pengembangannya menjadi lebih jelas,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan KDMP tidak semata-mata diukur dari jumlah koperasi yang berdiri, tetapi juga dari kualitas pengelolaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas usaha dinilai perlu terus dilakukan agar koperasi dapat berkembang secara sehat dan berdaya saing.
“Yang terpenting adalah bagaimana koperasi ini bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut. (gys/aha)
