Legislator Usul Pemerintah Tiru Pengelolaan Sampah Nusa Kambangan, Dinilai Efektif dan Murah

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, mendorong pemerintah segera mengadopsi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Pulau Nusa Kambangan. Dorongan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Masa Reses di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut Jamaludin, persoalan sampah telah menjadi isu serius di berbagai daerah di Indonesia dan membutuhkan solusi cepat serta terjangkau. Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai, Kementerian Lingkungan Hidup perlu segera melakukan peninjauan langsung ke Nusa Kambangan guna melihat praktik pengelolaan sampah yang dinilai berhasil. 

“Alangkah baiknya, Kementerian Lingkungan Hidup berkunjung ke Pulau Nusa Kambangan. Di sana sekarang sudah tidak ada sampah,” tegasnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (23/4/2026).

Jamaludin menjelaskan, teknologi yang digunakan di pulau tersebut tidak memerlukan biaya besar dan tetap ramah lingkungan. Ia menyebut proses pengelolaan sampah di sana tidak menimbulkan pencemaran.

“Ini teknologi murah, ramah lingkungan, dan hasil dari pembakaran sampah itu tidak menjadi polusi udara, tidak menjadi polusi tanah, tidak menjadi polusi air,” katanya.

Selain itu, hasil pengolahan sampah juga memberikan manfaat tambahan bagi lingkungan dan masyarakat. “Bahkan menjadi solusi untuk pupuk dan untuk netralisir air tambak,” lanjutnya.

Ia mengaku telah mengunjungi langsung Nusa Kambangan beberapa bulan lalu dan melihat efektivitas sistem tersebut. Bahkan, menurutnya, pengelolaan sampah di sana sudah sangat optimal. “Saya sudah tahu sendiri dan benar-benar efektif. Sampai mereka itu kekurangan sampah,” ungkapnya.

Pulau Nusa Kambangan yang dikenal sebagai kawasan dengan sejumlah lembaga pemasyarakatan justru mampu menunjukkan pengelolaan lingkungan yang baik. “Bagaimana Pulau Nusa Kambangan yang terkenal seram dan ada 11 lapas di sana, hebatnya tidak ada sampah sama sekali,” ujarnya.

Jamaludin juga menyoroti belum adanya tindak lanjut dari pihak kementerian atas usulan yang telah disampaikan sebelumnya. Ia meminta agar rekomendasi DPR tidak diabaikan.

“Saya minta secara khusus untuk segera, jangan sampai hanya dicatat dan didengarkan saja. Karena kemarin kita sudah ngomong di TV Parlemen, kita sudah usul juga. Sampai sekarang belum ada yang datang ke Nusa Kambangan,” tegasnya.

Kendati demikian, Legislator Dapil Jawa Tengah ini berharap langkah konkret segera dilakukan agar teknologi tersebut dapat diterapkan di berbagai daerah. Menurutnya, sistem tersebut bisa menjadi solusi cepat bagi persoalan sampah nasional. “Ini teknologi murah dan menjadi solusi cepat. Ketika dikerjakan bulan depan sudah bisa beroperasi,” pungkasnya. (aas/aha)