//
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, usai pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, senin (9/3/2026). Foto: Arief/Karisma.
PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan komitmen Komisi I DPR RI untuk memperkuat pertahanan nasional, baik melalui peningkatan kesiapsiagaan TNI, dukungan alat utama sistem persenjataan (alutsista), maupun kesejahteraan prajurit. Menurutnya, seluruh anggota Komisi I berasal dari delapan partai politik memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya membangun TNI yang kuat.
“Kami di Komisi I DPR RI senada, yaitu ingin melihat TNI yang kuat. Kita tahu setiap daerah teritorial memiliki kendala masing-masing, termasuk di Kodam II/Sriwijaya yang wilayah pesisirnya cukup luas, sementara peralatan dan personel masih belum sepenuhnya mencukupi,” jelas Utut usai pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, senin (9/3/2026).
Meski demikian, ia menilai para prajurit TNI tetap menjalankan tugasnya dengan baik di berbagai wilayah. Peningkatan kesiapsiagaan tetap menjadi hal penting untuk menghadapi tantangan keamanan ke depan.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, menjelaskan, kesiapan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, termasuk infiltrasi dari luar negeri. Komisi I pun berencana membahas berbagai temuan dan masukan dari hasil reses dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan para kepala staf TNI.
Selain kesiapan pertahanan, Komisi I juga menaruh perhatian pada kesejahteraan prajurit. Salah satu yang menjadi sorotan adalah uang lauk-pauk prajurit yang dinilai sudah terlalu lama tidak mengalami kenaikan.
“Kami sangat konsen pada perbaikan kesejahteraan prajurit, terutama uang lauk-pauk. Ini sudah terlalu lama tidak naik dan mudah-mudahan bisa segera kita wujudkan,” ujar Utut.
Di sisi lain, terkait dukungan alutsista, Utut menyebut Kementerian Pertahanan bersama para kepala staf TNI telah memiliki cetak biru pembangunan kekuatan pertahanan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Ia menambahkan bahwa konsep pembangunan kekuatan pertahanan kini mengarah pada standar kekuatan yang lebih memadai.
Ia juga meminta berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk tidak berprasangka negatif terhadap upaya penguatan TNI. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara.
Utut menerangkan dinamika konflik global, seperti ketegangan yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang menurutnya menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kesiapan pertahanan. “Kalau hal seperti itu terjadi di negeri kita, dugaan saya kita belum siap. Bukan berarti kita akan kalah, tapi korban bisa sangat banyak jika kita tidak siap,” tegasnya.
Legislator Dapil Jateng VII ini juga menyoroti gagasan Presiden mengenai pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang tidak hanya berfungsi dalam aspek pertahanan, tetapi juga mendukung program kedaulatan pangan nasional.
Ia mencontohkan pembentukan Batalyon 846 di Musi Rawas Utara yang disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Satuan tersebut tidak hanya menjaga wilayah, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pertanian seperti penanaman padi dan tanaman lainnya.
Utut menilai konsep tersebut perlu didukung karena menyasar wilayah-wilayah terpencil yang memiliki lahan luas namun belum optimal dimanfaatkan. “Kalau semuanya diawali dengan perspektif negatif, tentu hasilnya juga negatif. Padahal ini bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan cita-cita kemerdekaan,” pungkasnya. •afr/aha
