//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Jambi, Senin (23/2/2026). Foto: Hira/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jambi — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai kesiapan layanan kesehatan serta pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi masih perlu pembenahan. Apalagi, pemerintah tengah memprioritaskan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah seperti KJSU Kemeterian Kesehatan dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
“Kita ingin melihat apakah rumah sakit ini siap atau belum, karena di banyak rumah sakit memang masih belum ada kesiapan untuk mengaplikasi program KRIS. Dan kita tadi melihat ternyata ya masih perlu ada pembenaan di beberapa titik,” ujar Nihayatul kepada Parlementaria di sela Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Jambi, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi RSUD tersebut yakni berasal dari faktor bangunan rumah sakit yang tergolong lama. Maka dari itu, menurutnya, perlu penyesuaian dengan standar terbaru Kementerian Kesehatan.
“Rumah sakit ini dibangun tahun 1972 ya Pak, dan tentu yang namanya infrastrukturnya, modelnya, arsiteknya dan sebagainya, ini model lama. Ini perlu dilakukan adjustment lagi dengan model yang terbaru, dengan peraturan Kementerian Kesehatan yang terbaru,” katanya.
Selain infrastruktur, Komisi IX DPR juga menemukan kekurangan tenaga kesehatan pada beberapa layanan spesialis seperti layanan jantung. Ia mencontohkan bahwa RSUD tersebut masih kekurangan alat seperti Radiografi.
“Nah ini, kita minta untuk segera mengajukan, nanti kita akan bantu untuk mengawal agar segera bisa mendapat biasiswa untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang ada,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa kehadiran Komisi IX DPR RI merupakan bentuk dukungan agar pelayanan kesehatan di Jambi lebih baik lagi. Ia pun mengaku akan mendalami lebih lanjut laporan pemerintah daerah pasca ini.
Lebih lanjut, Ia menilai, kualitas pelayanan rumah sakit secara umum sudah cukup baik. Adapun secara pemanfaatan ruang, ia menilai masih belum terpakai optimal. Apalagi, rumah sakit ini menjadi rujukan utama di provinsi tersebut.
“Nah ini yang perlu kita maksimalkan bagaimana tidak banyak ruangan yang terbuang percuma, (sehingga) semuanya bisa jadi pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Terkait antrean operasi yang disebut masih panjang, Ia mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR akan mengupayakan pemangkasan waktu antrean operasi tersebut sehjngga bisa lebih cepat.
“Salah satunya juga menambah fasilitas kesehatan,” kata Politisi Fraksi PKB ini. •hal/rdn
